Kebijakan Kesehatan Reproduksi

Proses, Aktor, dan Strategi Perubahan

Semester 3 | Periode 2 | MK Sistem Pelayanan Kesehatan Reproduksi Nasional & Global (4 SKS) | Sesi 2 | Modul 9

Dr.dr. Budi Siswanto, Sp.OG., Subsp.Obginsos., SH., S.Kom.

🏛️ Fokus: Analisis Kebijakan KR 🎯 Policy Window & Agenda-Setting 📋 Tugas Kelompok Minggu 9

📋 Daftar Isi Modul

A. Deskripsi Modul

Koridor lantai tiga, gedung Kementerian Kesehatan. Pukul 16.40.

Dr. Anisa berdiri di depan pintu ruang rapat yang setengah terbuka. Di dalam, masih terdengar suara perdebatan. Pertemuan teknis untuk revisi Petunjuk Teknis ANC Terpadu yang seharusnya selesai pukul 16.00 belum juga berakhir.

Sudah sembilan bulan ia terlibat dalam proses ini. Dimulai dengan pengumpulan evidence: meta-analisis 34 studi tentang efektivitas ANC berbasis risiko, data dari empat provinsi, konsultasi dengan 12 bidan senior dan 8 SpOG. Lalu draft teknis yang ia susun bersama tim kecil selama dua bulan. Lalu rangkaian konsultasi: dengan asosiasi profesi, dengan organisasi bidan, dengan perwakilan pemerintah daerah, dengan LSM KR, dan terakhir dengan satu kelompok yang ia tidak duga akan paling keberatan — unit pembiayaan yang khawatir bahwa standar ANC yang lebih ketat akan menambah beban klaim JKN.

Di dalam ruangan, suara yang paling keras bukan dari dokter atau bidan. Suara itu dari perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengargumentasikan bahwa rekomendasi tambahan kunjungan dokter dalam ANC akan meningkatkan biaya klaim sebesar 23%.

Dr. Anisa menghela napas panjang.

Kebijakan yang baik secara teknis tidak cukup. Ia harus bertahan dalam proses politik yang tidak selalu ramah terhadap evidence.

Memahami bagaimana kebijakan KR dibuat, dipertahankan, atau digagalkan adalah kompetensi yang tidak diajarkan dalam kurikulum klinis — tetapi menentukan apakah pengetahuan klinis yang dimiliki Subsp.Obginsos berdampak melampaui pasien individual. Modul ini membangun kemampuan analisis kebijakan dan strategi perubahan: siapa yang memiliki kekuasaan dalam proses kebijakan KR, bagaimana agenda kebijakan ditetapkan, dan bagaimana evidence dan advokasi digunakan secara efektif untuk mendorong perubahan yang bertahan.

B. Capaian Pembelajaran Modul

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik mampu:

  1. Menganalisis proses pembuatan kebijakan KR menggunakan kerangka analisis kebijakan kesehatan
  2. Mengidentifikasi aktor-aktor kunci dalam proses kebijakan KR dan peta kepentingan mereka
  3. Menerapkan konsep policy window dan agenda-setting untuk mengidentifikasi momen strategis perubahan kebijakan
  4. Merancang strategi advokasi kebijakan KR yang berbasis evidence dan mempertimbangkan lanskap politik
  5. Menggunakan evidence secara strategis dalam proses kebijakan tanpa menyederhanakan kompleksitas

C. Materi Inti

C.1. Kerangka Analisis Kebijakan Kesehatan

C.1.1. Model Policy Triangle — Walt dan Gilson

🔺 MODEL POLICY TRIANGLE (WALT & GILSON, 1994)

Empat Elemen yang Saling Berinteraksi:

📄 CONTENT
(Isi Kebijakan)

Standar, target, alokasi sumber daya, hak, kewajiban

🌍 CONTEXT
(Konteks)

Situasi politik, ekonomi, ideologi, tekanan internasional

⚙️ PROCESS
(Proses)

Perumusan, negosiasi, adopsi, implementasi, evaluasi

👥 ACTORS
(Aktor)

Individu, kelompok, organisasi dengan kepentingan & pengaruh

📄 CONTENT (ISI KEBIJAKAN)
  • Apa yang diatur dalam kebijakan: standar, target, alokasi sumber daya, hak, kewajiban
  • Dalam KR: isi Permenkes tentang ANC, standar BEmONC, formularium kontrasepsi JKN
  • Kualitas teknis isi kebijakan penting — tapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan dampaknya
🌍 CONTEXT (KONTEKS)
  • Faktor situasional yang mempengaruhi apakah kebijakan dirumuskan, diadopsi, dan diimplementasikan
  • Meliputi: situasi politik, kondisi ekonomi, ideologi dominan, tekanan internasional, momen historis
  • Kebijakan yang sama dapat berhasil di satu konteks dan gagal di konteks lain
⚙️ PROCESS (PROSES)
  • Bagaimana kebijakan dirumuskan, dinegosiasikan, diadopsi, diimplementasikan, dan dievaluasi
  • Siapa yang dilibatkan (dan siapa yang tidak); bagaimana keputusan dibuat; berapa lama prosesnya
  • Proses yang tidak inklusif menghasilkan kebijakan yang ditolak pada tahap implementasi
👥 ACTORS (AKTOR)
  • Individu, kelompok, dan organisasi yang memiliki kepentingan dalam dan pengaruh terhadap kebijakan
  • Aktor memiliki: kepentingan (apa yang mereka inginkan), sumber daya (apa yang mereka miliki untuk mempengaruhi), dan posisi (apakah mereka mendukung, menentang, atau netral)
💡 MENGAPA MODEL INI BERGUNA
  • Analisis kebijakan yang hanya fokus pada content (apakah isinya benar secara teknis) sering gagal memahami mengapa kebijakan baik tidak diadopsi atau tidak diimplementasikan
  • Policy triangle mendorong analisis komprehensif: konten yang baik + proses yang inklusif + konteks yang mendukung + koalisi aktor yang cukup = kebijakan yang bertahan
  • Subsp.Obginsos yang hanya memahami content (standar klinis) tanpa memahami tiga elemen lain akan frustrasi ketika rekomendasi teknisnya tidak diadopsi

C.1.2. Siklus Kebijakan

1. Agenda Setting
Masalah masuk agenda
2. Formulation
Merancang opsi kebijakan
3. Decision Making
Memilih opsi
4. Implementation
Implementasi di lapangan
5. Evaluation
Evaluasi & siklus baru
🎯 TAHAP 1 — AGENDA SETTING
  • Dari semua masalah KR yang ada, mana yang masuk dalam agenda pemerintah?
  • Agenda setting bukan proses teknis murni: sangat dipengaruhi oleh politik, media, krisis, dan advokasi
  • Masalah yang tidak masuk agenda tidak akan mendapat solusi kebijakan
✍️ TAHAP 2 — POLICY FORMULATION
  • Merancang opsi kebijakan untuk mengatasi masalah yang sudah masuk agenda
  • Siapa yang terlibat dalam perumusan menentukan opsi apa yang dipertimbangkan
  • Evidence digunakan (atau tidak digunakan) dalam tahap ini
✅ TAHAP 3 — DECISION MAKING
  • Memilih antara opsi yang dirumuskan
  • Keputusan dibuat oleh siapa, dengan proses apa, dan dengan pertimbangan apa?
  • Sering: pertimbangan teknis, politis, dan finansial bersaing dalam keputusan akhir
🚀 TAHAP 4 — IMPLEMENTATION
  • Kebijakan yang diadopsi diimplementasikan di lapangan
  • Implementation gap (Modul 2): di sini terjadi
  • Implementasi memerlukan: kapasitas, sumber daya, komitmen, dan sistem monitoring
📊 TAHAP 5 — EVALUATION
  • Apakah kebijakan mencapai tujuannya?
  • Evaluasi dapat memicu siklus baru: reformulasi, revisi, atau pencabutan
  • Di Indonesia: evaluasi formal kebijakan KR masih lemah — kebijakan sering bertahan lama meskipun tidak efektif
🇮🇩 SIKLUS DALAM PRAKTIK INDONESIA
  • Ideal: linear dari agenda setting ke evaluasi
  • Realitas: non-linear, iteratif, dan sering terhenti atau melompat tahap
  • Contoh umum: kebijakan dirumuskan tanpa agenda setting yang jelas (top-down tanpa masalah yang teridentifikasi); atau evaluasi memicu langsung formulasi ulang tanpa agenda setting baru
  • Subsp.Obginsos perlu tahu di tahap mana proses kebijakan yang ingin ia pengaruhi berada — strategi yang tepat berbeda di setiap tahap

C.2. Pemetaan Aktor dalam Kebijakan KR Indonesia

C.2.1. Stakeholder Analysis

🎭 AKTOR UTAMA KEBIJAKAN KR INDONESIA:

🏛️ KELOMPOK 1 — AKTOR PEMERINTAH

KEMENKES (DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA)
  • Kepentingan: meningkatkan indikator KIA nasional, mematuhi komitmen SDGs, mengelola anggaran yang terbatas
  • Sumber daya: otoritas regulasi, anggaran program, akses ke data nasional
  • Kecenderungan: mendukung kebijakan berbasis evidence tapi dibatasi oleh kapasitas anggaran dan koordinasi lintas direktorat
BKKBN
  • Kepentingan: mempertahankan relevansi institusional, meningkatkan CPR, mengelola program KB nasional
  • Sumber daya: jaringan lapangan yang sangat luas (PLKB di hampir semua desa), anggaran KB yang signifikan
  • Ketegangan dengan Kemenkes: duplikasi fungsi dan persaingan otoritas dalam KR
BPJS KESEHATAN
  • Kepentingan: keberlanjutan finansial JKN, efisiensi klaim, menghindari defisit anggaran
  • Sumber daya: kontrol atas formularium dan tarif — kekuatan veto de facto terhadap kebijakan KR yang meningkatkan biaya klaim
  • Peran yang sering diabaikan: BPJS adalah aktor kunci yang sering tidak dilibatkan di awal perumusan kebijakan KR — lalu menolak di akhir proses
DPR (KOMISI IX)
  • Kepentingan: responsif terhadap konstituen, visibilitas politik, pengawasan anggaran
  • Sumber daya: kuasa legislasi dan anggaran
  • Relevansi untuk KR: persetujuan APBN, pengawasan Kemenkes dan BKKBN, legislasi yang berdampak pada KR

👨‍⚕️ KELOMPOK 2 — AKTOR PROFESI

IDI & POGI
  • Kepentingan: standar profesi, kepentingan anggota (remunerasi, kewenangan klinis), dan peningkatan kualitas layanan
  • Sumber daya: legitimasi teknis, jaringan anggota yang luas, kemampuan mobilisasi opini profesi
  • Peran dalam kebijakan: konsultasi dalam perumusan standar klinis; advokasi untuk kepentingan profesi yang tidak selalu identik dengan kepentingan pasien
IBI (IKATAN BIDAN INDONESIA)
  • Kepentingan: kewenangan bidan (tugas dan fungsi yang dapat dilakukan bidan), kondisi kerja, perlindungan hukum
  • Sangat relevan untuk kebijakan KR karena bidan adalah garda terdepan layanan KR primer

🤝 KELOMPOK 3 — AKTOR SIPIL DAN INTERNASIONAL

LSM KR NASIONAL
  • PKBI, Yayasan Kesehatan Perempuan, dan lainnya
  • Kepentingan: hak reproduksi, akses layanan KR komprehensif, kelompok yang terpinggirkan
  • Sumber daya: jaringan komunitas, data lapangan, kemampuan advokasi publik dan media
DONOR & ORGANISASI INTERNASIONAL
  • UNFPA, WHO, USAID, World Bank
  • Kepentingan dan agenda yang beragam (lihat Modul 6)
  • Sumber daya: pendanaan, expertise teknis, legitimasi global
  • Risiko: dominasi agenda donor dalam perumusan kebijakan KR nasional

🗺️ STAKEHOLDER MAPPING: MATRIKS KEPENTINGAN-KEKUASAAN

🔴 TINGGI KEPENTINGAN + TINGGI KEKUASAAN

Aktor: Kemenkes, BPJS, BKKBN

Strategi: engage aktif, bangun koalisi, antisipasi penolakan

🟡 TINGGI KEPENTINGAN + RENDAH KEKUASAAN

Aktor: LSM KR, kelompok perempuan, bidan desa

Strategi: perkuat kapasitas advokasi, amplifikasi suara mereka melalui koalisi

🔵 RENDAH KEPENTINGAN + TINGGI KEKUASAAN

Aktor: Kemenkeu, Bappenas (untuk isu KR spesifik)

Strategi: edukasi dan bangun kepentingan, gunakan argumen yang relevan bagi mereka (anggaran, SDGs, human capital)

⚪ RENDAH KEPENTINGAN + RENDAH KEKUASAAN

Aktor: Publik umum untuk isu KR spesifik

Strategi: minimal engagement kecuali untuk membangun tekanan publik pada isu tertentu

C.3. Policy Window dan Agenda-Setting Strategis

C.3.1. Teori Multiple Streams — Kingdon

🔍 PROBLEM STREAM

Masalah yang mendapat perhatian publik dan pembuat kebijakan

  • Indikator: data yang menunjukkan masalah (AKI yang tidak turun)
  • Focusing event: kejadian yang mendramatisasi masalah
  • Feedback: evaluasi yang menunjukkan kebijakan sebelumnya gagal
💡 POLICY STREAM

Solusi yang tersedia: proposal, draft regulasi, model yang sudah terbukti

  • Solusi harus sudah ada sebelum window terbuka
  • "Policy primeval soup": berbagai ide yang beredar dan bersaing
  • Tidak ada waktu untuk merumuskan solusi dari nol saat window terbuka
🗳️ POLITICS STREAM

Kondisi politik yang mendukung

  • Pergantian pemerintahan
  • Tekanan dari koalisi advokasi
  • Mood publik
  • Tidak dapat dikontrol sepenuhnya tapi dapat diantisipasi
🪟 POLICY WINDOW

Ketika ketiga aliran bertemu: masalah terlihat + solusi tersedia + kondisi politik mendukung = window terbuka

  • Window sering pendek dan tidak dapat diprediksi
  • Policy entrepreneur: aktor yang mengenali window dan memanfaatkannya — menghubungkan ketiga aliran pada momen yang tepat

🎯 APLIKASI UNTUK ADVOKASI KR:

📊 MEMPERSIAPKAN PROBLEM STREAM
  • Produksi dan diseminasi data yang membuat masalah KR "terlihat" bahkan sebelum ada krisis
  • Membangun narasi yang membingkai masalah dengan cara yang memudahkan tindakan: bukan "AKI tinggi" (abstrak) tapi "setiap hari 3 perempuan Indonesia meninggal karena sebab yang dapat dicegah" (konkret dan emosional)
  • Siap mendokumentasikan focusing events: kasus kematian ibu yang terdokumentasi baik dapat menjadi trigger yang kuat
📋 MEMPERSIAPKAN POLICY STREAM
  • Solusi harus sudah siap sebelum window terbuka
  • Draft regulasi, model intervensi yang terbukti, estimasi biaya yang realistis — semua ini harus ada "di laci" menunggu momentum
  • Inilah alasan mengapa penelitian kebijakan dan pembuatan proposal yang tidak diminta tetap berharga
🗳️ MEMANTAU POLITICS STREAM
  • Pergantian menteri atau kepala direktorat baru yang lebih pro-KR
  • Komitmen internasional baru (FP2030, SDG review) yang menciptakan tekanan untuk tindakan
  • Momen perencanaan anggaran (Musrenbang, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah) di mana prioritas ditetapkan
🇮🇩 CONTOH HISTORIS INDONESIA: KEBIJAKAN JAMPERSAL (2011)
🔍 PROBLEM STREAM
  • Data persalinan non-faskes yang tinggi
  • Focusing event berupa pemberitaan kematian ibu karena biaya
💡 POLICY STREAM
  • Model pembiayaan persalinan gratis sudah diusulkan NGO dan akademisi bertahun-tahun
🗳️ POLITICS STREAM
  • Tahun elektoral
  • Tekanan DPR untuk program pro-rakyat

→ Window terbuka: Jampersal diluncurkan dalam waktu relatif singkat

Pelajaran: kombinasi ketiga aliran ini, bukan kualitas teknis semata, yang mendorong kebijakan ini diadopsi

C.4. Strategi Advokasi Kebijakan KR

C.4.1. Dari Evidence ke Perubahan Kebijakan

⚠️ TANTANGAN PENGGUNAAN EVIDENCE DALAM KEBIJAKAN: "EVIDENCE-POLICY GAP"

Evidence tersedia tapi tidak digunakan dalam pembuatan kebijakan

Dari Sisi Pembuat Kebijakan:
  • Evidence tidak relevan untuk masalah yang mereka hadapi
  • Evidence tidak tersedia dalam waktu dan format yang dibutuhkan
  • Evidence berkonflik dengan kepentingan politis
  • Pembuat kebijakan tidak tahu evidence tersebut ada
Dari Sisi Peneliti:
  • Evidence diproduksi untuk audiens akademis, bukan pembuat kebijakan
  • Peneliti tidak memahami konteks kebijakan
  • Tidak ada saluran komunikasi yang efektif

🔗 STRATEGI MENJEMBATANI EVIDENCE-POLICY GAP:

📚 STRATEGI 1 — KNOWLEDGE TRANSLATION

  • Mengubah evidence ilmiah menjadi format yang dapat digunakan pembuat kebijakan
  • Policy brief: 2–4 halaman, masalah jelas, opsi kebijakan dengan kelebihan dan kekurangannya, rekomendasi spesifik
  • One-pager untuk Bupati vs. policy brief untuk Kepala Direktorat vs. artikel ilmiah untuk jurnal — tiga produk berbeda dari penelitian yang sama

🤝 STRATEGI 2 — MEMBANGUN RELASI DENGAN PEMBUAT KEBIJAKAN

  • Trust dibangun sebelum krisis: Subsp.Obginsos yang sudah dikenal sebagai sumber informasi yang reliabel lebih mungkin dihubungi saat window terbuka
  • "Embedded researcher": peneliti yang bekerja dekat dengan pembuat kebijakan — bukan di menara gading akademis
  • Memahami bahasa dan prioritas pembuat kebijakan: bicara tentang anggaran, kinerja, dan reputasi politis, bukan hanya tentang evidence

👥 STRATEGI 3 — KOALISI ADVOKASI

  • Perubahan kebijakan jarang dicapai oleh satu aktor sendirian
  • Koalisi yang efektif: menggabungkan legitimasi teknis (profesi kesehatan), legitimasi moral (LSM dan komunitas), dan kekuatan politis (DPR, pemerintah daerah)
  • Coalition building: mengidentifikasi kepentingan bersama yang cukup untuk bergerak bersama, meskipun tidak semua kepentingan identik
  • Contoh koalisi KR yang pernah efektif: POGI + IBI + PKBI + UNFPA dalam advokasi pelatihan BEmONC nasional

🎨 STRATEGI 4 — FRAMING YANG STRATEGIS

  • Bagaimana masalah dibingkai menentukan siapa yang tertarik dan solusi apa yang tampak masuk akal
  • Frame yang berbeda untuk audiens yang berbeda:
    • Untuk Kemenkeu: "investasi yang menghasilkan return ekonomi"
    • Untuk Kemenkes: "kewajiban SPM yang belum terpenuhi"
    • Untuk DPR: "hak konstitusional yang belum terpenuhi"
    • Untuk media: "perempuan yang meninggal karena sistem yang gagal"
  • Framing yang salah untuk audiens yang salah dapat menggagalkan advokasi meskipun evidencenya kuat
⚖️ ETIKA ADVOKASI KEBIJAKAN

Subsp.Obginsos sebagai advokat kebijakan menghadapi ketegangan etis:

  • Antara objektivitas ilmiah dan komitmen pada perubahan
  • Antara representasi evidence yang jujur dan kebutuhan untuk menyederhanakan pesan agar persuasif
  • Antara kepentingan profesi dan kepentingan pasien (yang tidak selalu identik)

Prinsip etika advokasi:

  • Transparansi: jelas tentang posisi dan kepentingan
  • Akurasi: tidak melebih-lebihkan evidence untuk kepentingan advokasi
  • Inklusivitas: memastikan suara yang paling terdampak didengar, bukan hanya suara profesi
  • Akuntabilitas: bertanggung jawab atas rekomendasi yang dibuat

D. Pertanyaan Diskusi (Thread Dosen — Minggu 9)

Pertanyaan 1: Dr. Anisa memiliki evidence yang kuat bahwa penambahan dua kunjungan ANC berbasis risiko (total dari 4 menjadi 6 kunjungan, dengan dua oleh dokter) dapat menurunkan stillbirth sebesar 19% dan kematian neonatal sebesar 14% berdasarkan meta-analisis 34 studi. Namun BPJS memproyeksikan peningkatan biaya klaim 23% jika standar baru ini diadopsi. (a) Lakukan stakeholder analysis untuk proses kebijakan ini: siapa aktor utamanya, apa kepentingan masing-masing, dan siapa yang kemungkinan mendukung vs. menentang? (b) Rancang strategi untuk membuat evidence tentang penurunan stillbirth dan kematian neonatal relevan bagi BPJS sebagai aktor kunci yang cenderung menolak — argumen apa yang paling persuasif untuk audiens yang berfokus pada keberlanjutan finansial? (c) Jika window kebijakan terbuka karena ada pergantian Dirjen Kesehatan Masyarakat yang baru dan lebih progresif, apa langkah-langkah konkret yang harus dilakukan Dr. Anisa dalam 30 hari pertama untuk memaksimalkan window tersebut?

Pertanyaan 2: Sebuah kabupaten di NTT memiliki AKI 387/100.000 KH — tertinggi di provinsi. Kepala Dinas Kesehatan yang baru dilantik meminta Anda sebagai konsultan untuk merancang strategi perubahan kebijakan KR kabupaten dalam 100 hari pertama jabatannya. Ia memiliki political capital yang tinggi saat ini karena baru dilantik, tapi ini akan berkurang seiring waktu. (a) Menggunakan kerangka policy window, analisis mengapa 100 hari pertama adalah window yang tidak boleh disia-siakan dan apa risikonya jika window ini dilewatkan. (b) Rancang agenda kebijakan KR 100 hari yang konkret: maksimal lima langkah kebijakan spesifik dengan urutan prioritas yang dijelaskan secara sistematis. (c) Identifikasikan dua aktor yang paling mungkin menghambat agenda ini dan rancang strategi untuk mengelola potensi oposisi mereka.

E. Rangkuman

  1. Model policy triangle Walt dan Gilson menunjukkan bahwa kebijakan KR yang berdampak memerlukan keselarasan antara empat elemen: konten yang berkualitas teknis, proses yang inklusif dan legitimate, konteks yang mendukung, dan koalisi aktor yang cukup kuat; Subsp.Obginsos yang hanya memahami konten tanpa memahami tiga elemen lain akan frustrasi ketika rekomendasi teknisnya tidak diadopsi — bukan karena evidencenya salah, melainkan karena satu atau lebih elemen lain tidak terpenuhi
  2. Stakeholder analysis yang sistematis — memetakan kepentingan, sumber daya, dan posisi setiap aktor dalam matriks kepentingan-kekuasaan — adalah alat esensial sebelum merancang strategi advokasi; BPJS Kesehatan adalah aktor yang sering diabaikan dalam perumusan kebijakan KR padahal memiliki kekuatan veto de facto melalui kontrol formularium dan tarif, sementara LSM dan komunitas yang paling terdampak sering memiliki kepentingan tinggi tapi kekuasaan rendah yang perlu diperkuat
  3. Teori multiple streams Kingdon menjelaskan mengapa kebijakan KR yang baik sering tidak diadopsi selama bertahun-tahun lalu tiba-tiba bergerak cepat: policy window terbuka ketika problem stream, policy stream, dan politics stream bertemu secara bersamaan; implikasinya adalah bahwa persiapan harus dilakukan jauh sebelum window terbuka — solusi harus sudah ada "di laci", data harus sudah diproduksi, dan koalisi harus sudah dibangun
  4. Menjembatani evidence-policy gap memerlukan empat strategi yang saling melengkapi: knowledge translation yang menghasilkan produk berbeda untuk audiens yang berbeda, membangun relasi dengan pembuat kebijakan sebelum krisis, koalisi advokasi yang menggabungkan legitimasi teknis dan moral dengan kekuatan politis, dan framing yang strategis yang menyesuaikan bingkai masalah dengan prioritas audiens yang dituju
  5. Advokasi kebijakan KR mengandung dimensi etis yang tidak dapat diabaikan: ketegangan antara objektivitas ilmiah dan komitmen pada perubahan, antara representasi evidence yang jujur dan kebutuhan menyederhanakan pesan, dan antara kepentingan profesi dan kepentingan pasien; Subsp.Obginsos yang sadar akan ketegangan ini dan mengelolanya dengan transparansi, akurasi, inklusivitas, dan akuntabilitas adalah advokat yang lebih efektif sekaligus lebih etis

F. Referensi

  1. Walt G, Gilson L. Reforming the health sector in developing countries: the central role of policy analysis. Health Policy and Planning. 1994;9(4):353-370. DOI: https://doi.org/10.1093/heapol/9.4.353
  2. Kingdon JW. Agendas, Alternatives, and Public Policies. 2nd ed. New York: HarperCollins; 1995.
  3. Shiffman J, Smith S. Generation of political priority for global health initiatives: a framework and case study of maternal mortality. The Lancet. 2007;370(9595):1370-1379. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61579-7
  4. Lavis JN, Robertson D, Woodside JM, McLeod CB, Abelson J. How can research organizations more effectively transfer research knowledge to decision makers? Milbank Quarterly. 2003;81(2):221-248. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0009.t01-1-00052
  5. Brugha R, Varvasovszky Z. Stakeholder analysis: a review. Health Policy and Planning. 2000;15(3):239-246. DOI: https://doi.org/10.1093/heapol/15.3.239
  6. Lewin S, Oxman AD, Lavis JN, Fretheim A. SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP): using research evidence to inform how stakeholders are engaged in health policymaking. Health Research Policy and Systems. 2009;7(Suppl 1):S14. DOI: https://doi.org/10.1186/1478-4505-7-S1-S14
  7. Grindle MS, Thomas JW. Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 1991.
  8. Kementerian Kesehatan RI. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020–2024. Jakarta: Kemenkes RI; 2020.
  9. Sabatier PA, Jenkins-Smith HC. Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach. Boulder: Westview Press; 1993.
  10. Bowen S, Zwi AB. Pathways to "evidence-informed" policy and practice: a framework for action. PLOS Medicine. 2005;2(7):e166. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020166

TUGAS KELOMPOK 4 — SESI 2 (MINGGU 9)

Mata Kuliah: Sistem Pelayanan Kesehatan Reproduksi Nasional & Global
Semester 3 | Periode 2 | Sesi 2

Identitas Tugas Detail
Jenis TugasTugas Kelompok Keempat — Sesi 2
MingguMinggu ke-9
MateriModul 6–9
Bobot Nilai15% dari nilai akhir mata kuliah
PengerjaanKelompok (3–4 orang, kelompok yang sama)
Batas PengumpulanAkhir Minggu ke-9 (7 hari sejak tugas dibuka)
Format LuaranStrategi Advokasi Kebijakan KR, format Word atau PDF
Panjang2.500–3.200 kata (tidak termasuk tabel, bagan, dan referensi)
ReferensiMinimal 7 referensi dalam format Vancouver

PETUNJUK PENGERJAAN

  1. Tugas ini adalah sintesis tertinggi Sesi 2 sebelum examination — kelompok mengintegrasikan kompetensi dari Modul 6 (tata kelola global), Modul 7 (inovasi), Modul 8 (ekuitas), dan Modul 9 (kebijakan)
  2. Kelompok dapat memilih isu kebijakan KR yang berbeda dari TK3 — atau melanjutkan kabupaten yang sama dengan fokus pada dimensi kebijakan yang belum dibahas dalam TK3
  3. Tugas ini menuntut posisi yang jelas dan argumentasi yang berani — kelompok yang mengambil posisi ambigu karena takut salah akan mendapat nilai lebih rendah dari kelompok yang berargumen dengan kuat meskipun posisinya dapat diperdebatkan

SKENARIO UTAMA

Anda adalah tim advokasi yang dibentuk oleh koalisi POGI Wilayah, IBI Provinsi, dan dua LSM KR lokal. Koalisi ini ingin mendorong satu perubahan kebijakan KR yang konkret di level provinsi atau kabupaten. Tugas ini adalah dokumen strategi advokasi yang akan digunakan koalisi sebagai panduan kerja selama 12 bulan ke depan.

Kelompok bebas memilih isu kebijakan KR spesifik yang ingin didorong — contoh (tidak terbatas): penerapan geographic accountability untuk bidan desa, pre-positioning MISP kit di fasilitas strategis, integrasi skrining kekerasan berbasis gender dalam ANC rutin, peningkatan tarif persalinan JKN di FKTP, program rumah tunggu kelahiran yang diperkuat, atau isu lain yang relevan dengan konteks kelompok.

TUGAS

Bagian 1 — Analisis Masalah dan Justifikasi Kebijakan (±500 kata)

1a. Identifikasi masalah kebijakan:

Deskripsikan dengan tepat masalah KR yang ingin diatasi melalui perubahan kebijakan — didukung data, bukan hanya narasi. Jelaskan mengapa ini adalah masalah kebijakan (bukan hanya masalah klinis atau operasional) yang memerlukan tindakan di level kebijakan.

1b. Analisis mengapa masalah ini bertahan:

Gunakan kerangka policy triangle untuk menganalisis mengapa masalah ini belum diselesaikan meskipun evidencenya mungkin sudah ada. Dimensi mana (content, context, process, actors) yang paling menjelaskan stagnasi kebijakan selama ini?

1c. Perubahan kebijakan spesifik yang diusulkan:

Rumuskan perubahan kebijakan yang konkret dan terukur — bukan "meningkatkan kualitas KR" melainkan "menetapkan Peraturan Gubernur tentang standar geographic accountability bidan desa dengan sistem monitoring per kecamatan." Spesifisitas adalah kunci.

Bagian 2 — Pemetaan Aktor dan Lanskap Politik (±600 kata)

2a. Stakeholder analysis lengkap:

Buat analisis stakeholder untuk isu yang dipilih. Untuk minimal enam aktor utama: identifikasikan kepentingan spesifik mereka, sumber daya yang mereka miliki, dan posisi awal mereka (mendukung, menentang, atau netral) terhadap perubahan yang diusulkan. Sajikan dalam format tabel dan analisis naratif.

2b. Koalisi yang perlu dibangun:

Identifikasikan aktor-aktor yang perlu direkrut ke dalam koalisi advokasi — tidak hanya yang sudah mendukung, tapi juga yang netral dan dapat dipindahkan ke posisi mendukung. Jelaskan argumen spesifik yang akan digunakan untuk setiap aktor.

2c. Oposisi yang perlu dikelola:

Identifikasikan aktor yang paling mungkin menentang dan analisis sumber oposisinya. Rancang strategi untuk mengelola oposisi ini — bukan selalu mengubah posisi mereka, tetapi meminimalkan kemampuan mereka untuk menghambat proses.

Bagian 3 — Strategi Advokasi 12 Bulan (±800 kata)

Rancang strategi advokasi 12 bulan yang realistis dengan mempertimbangkan kerangka multiple streams:

3a. Mempersiapkan problem stream:

Bagaimana koalisi akan membuat masalah ini lebih "terlihat" bagi pembuat kebijakan? Rancang minimal dua aktivitas konkret: satu berbasis data (produksi dan diseminasi evidence) dan satu berbasis narasi (kasus individual, cerita komunitas, atau peristiwa yang mendramatisasi masalah).

3b. Mempersiapkan policy stream:

Apa "solusi" yang sudah disiapkan koalisi dan harus siap dipresentasikan saat window terbuka? Ini termasuk: draft regulasi atau kebijakan, estimasi biaya implementasi, model atau pilot yang dapat direferensikan. Jelaskan apa yang sudah ada dan apa yang perlu disiapkan.

3c. Memantau dan memanfaatkan politics stream:

Identifikasikan tiga peristiwa atau kondisi politik yang kemungkinan akan menciptakan policy window dalam 12 bulan ke depan (misalnya: jadwal penyusunan APBD, siklus perencanaan Renstra Dinkes, pemilihan kepala daerah, reviewing SDG, kunjungan menteri). Untuk setiap peristiwa, jelaskan bagaimana koalisi akan memposisikan diri untuk memanfaatkan window yang mungkin terbuka.

3d. Timeline aktivitas:

Sajikan timeline 12 bulan dalam format tabel — bulan demi bulan — yang menunjukkan: aktivitas utama, penanggung jawab dalam koalisi, dan output yang diharapkan per periode.

Bagian 4 — Dimensi Ekuitas dan Global dalam Advokasi (±400 kata)

4a. Argumen ekuitas:

Bagaimana isu kebijakan yang dipilih berkaitan dengan ekuitas KR — siapa yang paling dirugikan oleh status quo dan bagaimana perubahan yang diusulkan menargetkan mereka secara eksplisit? Gunakan data terpilah jika tersedia.

4b. Leverage komitmen global:

Identifikasikan minimal dua komitmen internasional yang telah ditandatangani Indonesia (SDGs, FP2030, ICPD Programme of Action, atau lainnya) yang dapat digunakan sebagai leverage advokasi. Jelaskan konkretnya bagaimana komitmen ini dikaitkan dengan perubahan kebijakan yang diusulkan.

4c. Dimensi etis advokasi:

Identifikasikan satu ketegangan etis yang kemungkinan dihadapi koalisi dalam proses advokasi ini (misalnya: menyederhanakan evidence untuk persuasi, konflik kepentingan dalam koalisi, atau trade-off antara kecepatan dan inklusivitas proses). Jelaskan bagaimana koalisi akan mengelola ketegangan ini.

RUBRIK PENILAIAN

Komponen Indikator Penilaian Bobot
Bagian 1 — Analisis Masalah Spesifisitas masalah dan perubahan yang diusulkan; ketajaman analisis policy triangle; kualitas justifikasi kebijakan 20%
Bagian 2 — Pemetaan Aktor Kelengkapan dan kedalaman stakeholder analysis; realisme strategi koalisi dan manajemen oposisi 30%
Bagian 3 — Strategi 12 Bulan Koherensi dengan kerangka multiple streams; konkretnya aktivitas dan timeline; realisme dalam konteks kapasitas koalisi 35%
Bagian 4 — Ekuitas dan Global Ketajaman argumen ekuitas; ketepatan penggunaan leverage komitmen global; kejujuran tentang ketegangan etis 15%

REFERENSI MINIMAL YANG DISARANKAN

  1. Walt G, Gilson L. Reforming the health sector in developing countries: the central role of policy analysis. Health Policy Plan. 1994;9(4):353-370.
  2. Kingdon JW. Agendas, Alternatives, and Public Policies. 2nd ed. New York: HarperCollins; 1995.
  3. Shiffman J, Smith S. Generation of political priority for global health initiatives. The Lancet. 2007;370(9595):1370-1379.
  4. Brugha R, Varvasovszky Z. Stakeholder analysis: a review. Health Policy Plan. 2000;15(3):239-246.
  5. Lavis JN, et al. How can research organizations more effectively transfer research knowledge to decision makers? Milbank Q. 2003;81(2):221-248.
  6. Braveman P, Gruskin S. Defining equity in health. J Epidemiol Community Health. 2003;57(4):254-258.
  7. United Nations. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: UN; 2015.