Modul 5 - Rencana Implementasi, Sumber Daya, dan Pembiayaan Strategi KR

A

Deskripsi Modul

Minggu kelima jabatan. Ruang rapat Dinkes Kabupaten Sumba Tengah. Pukul 14.00.

Dr. Rahmat meletakkan draf strategi dan paket intervensi hasil kerja timnya di tengah meja. Delapan belas halaman. Visi yang spesifik. Tujuan strategis yang SMART. Theory of Change yang kohesif. Paket intervensi yang dipilih berdasarkan evidence dan konteks.

Di seberang meja: Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Anggaran, seorang perempuan berusia empat puluh tahun yang sudah dua belas tahun bekerja di Dinkes dan hafal seluk-beluk sistem perencanaan daerah.

Ia membaca draf itu dengan cermat. Lalu menutupnya.

"Pak Kadis, dokumen ini bagus sekali secara konsep. Tapi boleh saya tanya beberapa hal praktis?"

"Silakan."

"Rekrutmen 23 bidan daerah dengan insentif retensi khusus — anggarannya dari mana? DAK non-fisik hanya untuk BOK, tidak bisa untuk honor tenaga baru. APBD kita sudah tight. Apakah Pak Kadis sudah bicara dengan BKPSDM?"

Dr. Rahmat diam sejenak.

"Rumah tunggu kelahiran di empat kecamatan — pembangunannya butuh DAK fisik. Sudah masuk usulan ke Bappenas untuk tahun depan?"

Diam lagi.

"Pelatihan BEmONC untuk 44 bidan dan 11 dokter — ini butuh minimal tiga batch pelatihan. Siapa yang jadi fasilitatornya? Apakah sudah ada MOU dengan RSUD?"

Dr. Rahmat menutup laptopnya dan menatap Kepala Sub-Bagian Perencanaan.

"Anda baru saja mengidentifikasi tiga lubang besar dalam rencana saya."

"Empat, Pak Kadis," jawabnya sambil kembali membuka halaman terakhir draf. "Yang keempat: tidak ada timeline yang menunjukkan kapan setiap aktivitas dimulai dan siapa yang bertanggung jawab. Dokumen yang bagus ini belum bisa diimplementasikan."

Strategi terbaik tidak bernilai tanpa rencana implementasi yang konkret. Kesenjangan paling umum antara perencanaan strategis yang baik di atas kertas dan perubahan nyata di lapangan bukan pada kualitas analisis atau keindahan visi — melainkan pada ketidakmampuan menerjemahkan strategi ke aktivitas, anggaran, penanggung jawab, dan timeline yang dapat dieksekusi. Modul ini membangun kemampuan untuk menjembatani strategi dan implementasi: bagaimana menyusun rencana implementasi yang dapat dieksekusi, bagaimana menghitung kebutuhan sumber daya secara realistis, dan bagaimana memobilisasi pembiayaan dari berbagai sumber dalam sistem keuangan publik Indonesia.

B

Capaian Pembelajaran Modul

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik mampu:

1
Menyusun rencana implementasi operasional yang menerjemahkan strategi ke aktivitas konkret dengan penanggung jawab dan timeline
2
Menghitung kebutuhan sumber daya — tenaga, anggaran, infrastruktur — untuk implementasi paket intervensi KR
3
Mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan yang tersedia untuk program KR di kabupaten dan strategi mobilisasinya
4
Merancang sistem monitoring implementasi yang memungkinkan deteksi dini hambatan dan koreksi tepat waktu
5
Mengintegrasikan rencana implementasi KR dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah

C

Materi Inti

C.1. Dari Strategi ke Rencana Implementasi

C.1.1. Komponen Rencana Implementasi yang Dapat Dieksekusi

ENAM KOMPONEN RENCANA IMPLEMENTASI YANG TIDAK BOLEH ABSEN

KOMPONEN 1 — AKTIVITAS YANG TERPERINCI:

→ Setiap intervensi dijabarkan ke aktivitas spesifik yang dapat dilaksanakan
→ Bukan: "melatih bidan"
→ Ya: "menyelenggarakan 3 batch pelatihan BEmONC masing-masing 5 hari untuk total 44 bidan, di RSUD Sumba Tengah, dengan fasilitator dari POGI NTT"
→ Aktivitas yang terlalu umum tidak dapat dianggarkan, tidak dapat dimonitor, dan tidak ada yang merasa bertanggung jawab

KOMPONEN 2 — PENANGGUNG JAWAB:

→ Satu orang (bukan satu unit) yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas
→ Prinsip single accountability: ketika semua bertanggung jawab, tidak ada yang bertanggung jawab
→ Penanggung jawab harus memiliki kewenangan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

KOMPONEN 3 — TIMELINE:

→ Tanggal mulai, tanggal selesai, dan milestone antara untuk setiap aktivitas
→ Gantt chart: visualisasi yang paling umum dan efektif untuk menunjukkan urutan dan ketergantungan antar aktivitas
→ Buffer time: realitas Indonesia — proses pengadaan, persetujuan, dan mobilisasi sering lebih lama dari rencana; bangun buffer 10–20%

KOMPONEN 4 — SUMBER DAYA YANG DIPERLUKAN:

→ Anggaran per aktivitas dengan rincian yang cukup untuk penganggaran formal
→ Tenaga yang diperlukan: jumlah, kualifikasi, dan ketersediaannya
→ Infrastruktur: fasilitas, peralatan, kendaraan yang diperlukan dan statusnya saat ini

KOMPONEN 5 — INDIKATOR PROSES:

→ Berbeda dari indikator outcome: mengukur apakah aktivitas dilaksanakan sesuai rencana
→ Contoh: "Batch pelatihan BEmONC pertama selesai pada bulan ke-3 dengan minimal 90% peserta lulus evaluasi kompetensi"
→ Indikator proses memungkinkan deteksi masalah implementasi jauh sebelum outcome terdampak

KOMPONEN 6 — ASUMSI DAN MITIGASI RISIKO:

→ Risiko implementasi yang paling mungkin terjadi
→ Rencana mitigasi untuk setiap risiko kritis
→ Trigger: kondisi yang memicu aktivasi rencana mitigasi

LOGFRAME SEBAGAI ALAT RENCANA IMPLEMENTASI

STRUKTUR LOGFRAME (LOGICAL FRAMEWORK):

KOLOM 1 — NARASI PROGRAM:

→ Goal (dampak jangka panjang)
→ Purpose (outcome jangka menengah)
→ Outputs (keluaran langsung)
→ Activities (aktivitas)

KOLOM 2 — INDIKATOR:

→ Indikator yang terukur untuk setiap level
→ Mencakup: satuan ukur, baseline, target, dan timeline

KOLOM 3 — SUMBER VERIFIKASI:

→ Dari mana data untuk mengukur indikator diperoleh
→ Siapa yang mengumpulkan dan kapan

KOLOM 4 — ASUMSI:

→ Kondisi eksternal yang harus terpenuhi agar setiap level menghasilkan level berikutnya
→ Asumsi di level activities → outputs berbeda dari asumsi di level outputs → purpose

KESALAHAN UMUM RENCANA IMPLEMENTASI

→ Terlalu optimistis tentang kecepatan: proses birokrasi Indonesia memerlukan waktu yang sering tidak diantisipasi

→ Penanggung jawab yang sudah overloaded: menambahkan tanggung jawab baru pada orang yang sudah penuh pekerjaan tanpa mengurangi beban lama

→ Tidak ada rencana B: jika aktivitas kritis terlambat, apa yang terjadi pada aktivitas yang bergantung padanya?

→ Anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata: angka bulat yang tidak didukung perhitungan riil

C.2. Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya

C.2.1. Resource Mapping untuk Sistem KR

TIGA KATEGORI SUMBER DAYA UTAMA

KATEGORI 1 — SUMBER DAYA MANUSIA

PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA:

→ Berapa tenaga yang diperlukan untuk menjalankan intervensi pada skala yang direncanakan?

→ Contoh untuk bidan desa:

• Target: 65 desa terisi bidan aktif
• Saat ini: 42 terisi, 23 kosong
• Kebutuhan baru: 23 bidan
• Attrition rate historis: 15% per tahun
• Kebutuhan total 5 tahun: 23 + (65 × 15% × 5) = 23 + 49 = 72 rekrutmen baru untuk mempertahankan 65 posisi terisi sepanjang periode

PEMETAAN SUMBER TENAGA:

→ Rekrutmen PNS: terbatas kuota formasi dari BKN/Kemenpan-RB; proses panjang 12–18 bulan
→ PTT Daerah: kewenangan Bupati; lebih fleksibel tapi tidak ada kepastian jangka panjang
→ Nusantara Sehat: program Kemenkes untuk daerah terpencil; perlu pengajuan ke Kemenkes
→ Kontrak BLUD: untuk Puskesmas yang sudah BLUD; lebih fleksibel tapi memerlukan kapasitas manajemen
→ Implikasi perencanaan: tidak semua sumber dapat diaktifkan sekaligus; perlu strategi kombinasi dengan timeline realistis

KATEGORI 2 — INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN

INVENTARISASI KONDISI SAAT INI:

→ Fasilitas: berapa yang operasional, berapa yang perlu rehabilitasi, berapa yang perlu dibangun
→ Peralatan: partus set, resusitasi neonatus, tensimeter, doppler, USG dasar — kondisi dan ketersediaan per Puskesmas
→ Kendaraan: ambulans, motor dinas — kondisi dan rasio dengan wilayah yang harus dijangkau
→ Komunikasi: jaringan HP, radio, sinyal di daerah terpencil

ESTIMASI BIAYA INFRASTRUKTUR:

→ Rehabilitasi Puskesmas: Rp 500 juta — Rp 2 miliar tergantung kondisi dan skala
→ Pembangunan rumah tunggu kelahiran: Rp 300–600 juta per unit (standar minimal yang layak)
→ Peralatan BEmONC per Puskesmas: Rp 150–250 juta
→ Motor dinas: Rp 25–35 juta per unit

KATEGORI 3 — ANGGARAN OPERASIONAL

KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL KR:

→ Biaya pelatihan: honor fasilitator, akomodasi peserta, bahan pelatihan, transportasi
→ Biaya supervisi: transport supervisior, per diem, formulir/checklist
→ Biaya operasional Posyandu dan kelas ibu hamil: konsumsi, bahan KIE, honor kader
→ Biaya sistem informasi: perangkat, konektivitas, pelatihan operator
→ Biaya monitoring dan evaluasi: survei, pengumpulan data, analisis

BIAYA PER OUTPUT — ESTIMASI UNTUK REFERENSI:

→ Pelatihan BEmONC per orang: Rp 5–8 juta
→ ANC standar per kunjungan (biaya sistem, bukan tarif JKN): Rp 75–150 ribu
→ Persalinan normal di Puskesmas (biaya sistem): Rp 800 ribu — Rp 1,5 juta
→ Rumah tunggu kelahiran per hari per orang (operasional): Rp 50–100 ribu

C.3. Pembiayaan Strategi KR di Kabupaten

C.3.1. Lanskap Pembiayaan KR Indonesia

SUMBER PEMBIAYAAN KR DI KABUPATEN — PETA LENGKAP

SUMBER 1 — APBD KABUPATEN:

→ Komponen:

• Belanja pegawai Dinkes (gaji PNS, honor PTT daerah)
• Belanja barang dan jasa (pelatihan, operasional, supervisi)
• Belanja modal (peralatan, rehab ringan fasilitas)

→ Kendali: paling tinggi — Bupati dan DPRD yang menentukan
→ Kendala: kompetisi dengan banyak sektor lain; anggaran kesehatan minimal 10% APBD (UU No. 36/2009) tapi sering belum terpenuhi atau terpenuhi dengan memasukkan gaji RS

SUMBER 2 — DANA ALOKASI KHUSUS (DAK):

DAK FISIK (SUBIDANG KIA DAN KB):

→ Untuk: pembangunan/rehabilitasi Puskesmas, RSUD, peralatan medis, ambulans, rumah tunggu kelahiran
→ Proses: usulan melalui e-Rencana ke Kemenkeu/Bappenas; disetujui dalam APBN
→ Timeline kritis: usulan DAK harus masuk paling lambat Maret untuk tahun anggaran berikutnya
→ Kendala: kompetisi antar kabupaten; persyaratan teknis yang ketat; pencairan yang sering terlambat

DAK NON-FISIK (BOK — BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN):

→ Untuk: operasional Puskesmas termasuk promosi kesehatan, penyelidikan epidemiologi, pembinaan kader, kunjungan rumah, transport petugas
→ Besaran: ditentukan berdasarkan formula yang mempertimbangkan jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kinerja
→ Fleksibilitas: lebih fleksibel dari DAK fisik tapi tetap ada menu yang diperbolehkan
→ Tidak bisa untuk: gaji/honor tenaga baru, pembangunan fisik, pengadaan alat berat

SUMBER 3 — JKN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL):

→ Menanggung: biaya layanan klinis KR (ANC, persalinan, KB, komplikasi) untuk peserta JKN
→ Tarif INA-CBGs untuk persalinan normal di FKTP: Rp 600 ribu; komplikasi di FKRTL: sesuai diagnosis
→ Tidak menanggung: biaya sistem (pelatihan, supervisi, operasional rutin), biaya transport pasien, biaya pra-faskes
→ Implikasi: JKN membiayai layanan tapi tidak membiayai penguatan sistem yang diperlukan agar layanan tersedia dan berkualitas

SUMBER 4 — DANA DESA:

→ Regulasi: Permendes memungkinkan Dana Desa untuk kegiatan kesehatan termasuk operasional Posyandu, transport ibu hamil ke faskes, perbaikan rumah tunggu kelahiran
→ Potensi besar: total Dana Desa di kabupaten dengan 65 desa bisa sangat signifikan
→ Tantangan: kepala desa harus memprioritaskan ini; perlu advokasi dan pendampingan

SUMBER 5 — MITRA PEMBANGUNAN DAN DONOR:

→ Bilateral: USAID, GIZ, DFAT, JICA — program KR yang ada saat ini di Indonesia
→ Multilateral: UNFPA, WHO, UNICEF, World Bank
→ LSM internasional: JHPIEGO, MSH, Save the Children
→ Domestik: yayasan CSR perusahaan, filantropi lokal
→ Prinsip: donor alignment dengan prioritas nasional/lokal; jangan membangun sistem paralel; pastikan exit strategy dan sustainability

STRATEGI MOBILISASI PEMBIAYAAN

STEP 1 — HITUNG KEBUTUHAN TOTAL:

→ Total biaya implementasi seluruh paket intervensi selama 5 tahun
→ Breakdown per tahun dan per sumber yang paling mungkin

STEP 2 — PETA SUMBER YANG ADA:

→ Berapa yang sudah pasti dari APBD?
→ Berapa yang dapat diajukan melalui DAK?
→ Berapa proyeksi BOK?
→ Berapa yang perlu dari mitra?

STEP 3 — IDENTIFIKASI GAP:

→ Total kebutuhan — total yang tersedia = financing gap
→ Gap ini yang harus diupayakan melalui advokasi anggaran dan mobilisasi mitra

STEP 4 — STRATEGI ADVOKASI ANGGARAN:

→ Kepada Bupati dan DPRD: argumen investasi (setiap Rp 1 yang diinvestasikan dalam KR primer menghemat Rp 3–7 dalam biaya komplikasi dan kematian)
→ Kepada Bappenas untuk DAK: data epidemiologi yang kuat dan proposal teknis yang memenuhi kriteria

STEP 5 — RESOURCE TRACKING:

→ Sistem untuk memantau apakah anggaran yang direncanakan benar-benar cair dan digunakan sesuai perencanaan
→ Quarterly financial review: apakah realisasi sesuai rencana? Jika tidak — mengapa dan apa langkah koreksinya?

C.4. Monitoring Implementasi

C.4.1. Sistem Monitoring yang Memungkinkan Koreksi Tepat Waktu

PERBEDAAN MONITORING IMPLEMENTASI DAN EVALUASI DAMPAK

MONITORING IMPLEMENTASI:

→ Apakah aktivitas yang direncanakan dilaksanakan sesuai rencana (tepat waktu, kualitas, skala)?
→ Frekuensi: bulanan atau triwulanan
→ Fokus: proses dan output
→ Tujuan: deteksi dini masalah untuk koreksi segera

EVALUASI DAMPAK:

→ Apakah outcome dan impact yang diharapkan tercapai?
→ Frekuensi: tahunan atau pada akhir periode
→ Fokus: outcome dan impact
→ Tujuan: pembelajaran dan akuntabilitas

DASHBOARD MONITORING KR KABUPATEN

LEVEL 1 — INDIKATOR PROSES (DIPANTAU BULANAN):

→ % posisi bidan desa terisi
→ % Puskesmas dengan kit BEmONC lengkap
→ Jumlah batch pelatihan yang selesai vs. rencana
→ Jumlah kunjungan supervisi yang dilaksanakan vs. rencana
→ Realisasi anggaran vs. rencana

LEVEL 2 — INDIKATOR OUTPUT (DIPANTAU TRIWULANAN):

→ Cakupan ANC K1 dan K4 per Puskesmas
→ Cakupan persalinan nakes dan persalinan faskes per Puskesmas
→ % ANC yang memenuhi standar 10T
→ Kasus komplikasi yang tertangani
→ Utilisasi rumah tunggu kelahiran

LEVEL 3 — INDIKATOR OUTCOME (DIPANTAU SEMESTERAN):

→ Kematian ibu: jumlah, penyebab, dan faktor yang dapat dicegah
→ Kematian neonatal dan lahir mati
→ Cakupan per kecamatan untuk monitoring ekuitas
→ Equity ratio cakupan

MEKANISME REVIEW DAN KOREKSI

REVIEW BULANAN (TINGKAT PUSKESMAS):

→ Kepala Puskesmas dengan bidan koordinator
→ Fokus: indikator proses dan output
→ Output: rencana koreksi bulan berikutnya

REVIEW TRIWULANAN (TINGKAT KABUPATEN):

→ Kadis dengan semua Kepala Puskesmas
→ Fokus: output dan identifikasi awal hambatan sistemik
→ Output: keputusan realokasi sumber daya atau penyesuaian rencana

REVIEW TAHUNAN (TINGKAT KABUPATEN + MITRA):

→ Kadis, Bupati, DPRD Komisi IV, mitra pembangunan
→ Fokus: outcome dan revisi strategi jika diperlukan
→ Output: laporan tahunan dan rencana tahun berikutnya yang diperbarui

PRINSIP ADAPTIVE MANAGEMENT:

→ Rencana implementasi bukan kontrak yang tidak boleh diubah
→ Data monitoring harus digunakan untuk belajar dan menyesuaikan — bukan hanya untuk pelaporan
→ Perubahan rencana berdasarkan evidence monitoring adalah tanda kepemimpinan yang responsif, bukan kegagalan

D

Pertanyaan Diskusi

Thread Dosen — Minggu 5

1

Pertanyaan 1

Kepala Sub-Bagian Perencanaan mengidentifikasikan bahwa rekrutmen 23 bidan daerah tidak dapat dibiayai dari sumber anggaran yang ada saat ini. Dr. Rahmat memiliki tiga opsi: (1) mengajukan penambahan APBD melalui proses Perubahan APBD tahun berjalan; (2) mengajukan formasi Nusantara Sehat ke Kemenkes untuk siklus berikutnya; (3) memanfaatkan Dana Desa melalui advokasi kepada 23 kepala desa yang wilayahnya tidak memiliki bidan.

Analisis Tiga Opsi

Analisis kelebihan, kekurangan, dan timeline realistis dari masing-masing opsi dalam konteks sistem perencanaan dan penganggaran Indonesia.

Strategi Kombinasi Bertahap

Rancang strategi kombinasi yang memanfaatkan ketiga opsi secara bertahap — mana yang dieksekusi lebih dulu dan mengapa?

Solusi Periode Transisi

Apa yang dilakukan Dr. Rahmat untuk 23 desa tanpa bidan selama periode transisi sebelum rekrutmen selesai — agar tidak ada kekosongan total layanan?

2

Pertanyaan 2

Setelah enam bulan implementasi, review triwulanan menunjukkan: (1) pelatihan BEmONC berjalan sesuai rencana — dua batch sudah selesai; (2) rumah tunggu kelahiran di tiga dari empat kecamatan sudah beroperasi; tapi (3) cakupan persalinan di fasilitas hanya naik dari 54% menjadi 57% — jauh dari proyeksi 65% pada akhir tahun pertama; dan (4) wawancara cepat dengan bidan menunjukkan bahwa perempuan di komunitas masih lebih memilih dukun beranak.

Analisis Kegagalan Rantai Kausal

Dengan menggunakan kerangka Theory of Change, analisis di mana rantai kausal mengalami kegagalan — apakah ini masalah supply, demand, akses, atau asumsi yang tidak terpenuhi?

Langkah Koreksi 60 Hari

Rancang langkah koreksi yang dapat dieksekusi dalam 60 hari — realistis dengan sumber daya yang sudah ada.

Revisi Rencana Tahun Kedua

Apa yang seharusnya diubah dalam rencana implementasi tahun kedua berdasarkan pembelajaran dari enam bulan pertama ini?

E

Rangkuman

1

Rencana implementasi yang dapat dieksekusi memerlukan enam komponen yang tidak boleh absen: aktivitas yang terperinci hingga dapat dianggarkan dan dimonitor, penanggung jawab tunggal per aktivitas yang memiliki kewenangan proporsional dengan tanggung jawab, timeline dengan Gantt chart dan buffer realistis, sumber daya yang dihitung dengan dasar yang dapat diverifikasi, indikator proses yang memungkinkan deteksi dini masalah, serta asumsi dan rencana mitigasi risiko yang eksplisit; strategi terbaik yang tidak diterjemahkan ke komponen-komponen ini adalah dokumen yang tidak dapat dieksekusi

2

Perhitungan kebutuhan sumber daya manusia harus mempertimbangkan attrition rate historis, tidak hanya kebutuhan sesaat — rekrutmen untuk memenuhi 23 posisi kosong saat ini saja tidak cukup jika 15% tenaga keluar setiap tahun; pemetaan sumber tenaga harus realistis tentang timeline dan keterbatasan masing-masing jalur (PNS, PTT daerah, Nusantara Sehat, kontrak BLUD) karena setiap jalur memiliki proses, waktu, dan kendala yang berbeda

3

Lanskap pembiayaan KR di kabupaten terdiri dari lima sumber yang masing-masing memiliki peruntukan, proses, dan kendala yang berbeda: APBD untuk fleksibilitas dan kendali tertinggi, DAK fisik untuk infrastruktur dengan syarat pengajuan setahun sebelumnya, BOK untuk operasional Puskesmas, Dana Desa sebagai potensi yang sering belum dioptimalkan, dan mitra pembangunan sebagai pelengkap yang harus selaras dengan prioritas lokal; strategi mobilisasi pembiayaan yang efektif menghitung kebutuhan total, memetakan sumber yang ada, mengidentifikasi financing gap, dan mengadvokasi gap tersebut secara terstruktur

4

Monitoring implementasi yang efektif membedakan tiga level indikator — proses dipantau bulanan, output triwulanan, dan outcome semesteran — dengan mekanisme review dan koreksi yang berjenjang dari Puskesmas ke kabupaten; prinsip adaptive management menegaskan bahwa data monitoring harus digunakan untuk belajar dan menyesuaikan rencana, bukan hanya untuk pelaporan administrasi, dan perubahan rencana berdasarkan evidence monitoring adalah tanda kepemimpinan yang responsif

5

Integrasi rencana implementasi KR dalam sistem perencanaan daerah resmi — RPJMD, Renstra Dinkes, Renja tahunan, dan RKA — adalah kondisi yang menentukan apakah sumber daya yang direncanakan benar-benar tersedia; rencana yang tidak masuk dalam dokumen perencanaan resmi tidak memiliki landasan hukum untuk dianggarkan, dan tanpa anggaran implementasi adalah angan-angan yang tidak dapat dieksekusi

F

Referensi

Kementerian Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan No. 198 Tahun 2021 tentang Dana Alokasi Khusus Fisik. Jakarta: Kemenkeu; 2021.
Kementerian Kesehatan RI. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2023. Jakarta: Kemenkes RI; 2023.
Overseas Development Institute. Benefiting from Logframes: A Log Frame Workbook. London: ODI; 2009.
https://www.odi.org/publications/5355-logframe
Management Sciences for Health. The Manager's Guide to Using the Logical Framework. Cambridge: MSH; 2010.
https://www.msh.org/resources/managers-guide-logical-framework
Atun R, de Jongh T, Secci F, Ohiri K, Adeyi O. Integration of targeted health interventions into health systems. Health Policy Plan. 2010;25(2):104-111.
https://doi.org/10.1093/heapol/czp055
WHO. Guide to Health Workforce Development in Post-Conflict Environments. Geneva: WHO; 2005.
https://www.who.int/hrh/tools/guide_post_conflict.pdf
Savedoff WD, de Ferranti D, Smith AL, Fan V. Political and economic aspects of the transition to universal health coverage. The Lancet. 2012;380(9845):924-932.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61083-6
Bappenas. Pedoman Pengelolaan Dana Desa untuk Kesehatan. Jakarta: Bappenas; 2021.
Brinkerhoff DW, Crosby BL. Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries. Bloomfield: Kumarian Press; 2002.
Kementerian Dalam Negeri RI. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Jakarta: Kemendagri; 2017.

QUIZ 1 — SESI 1

Mata Kuliah: Perencanaan Strategis Bidang Kesehatan Reproduksi | Semester 4 | Periode 1 | Sesi 1 | Minggu ke-5

Petunjuk Teknis

Cakupan	Modul 1–5
Jumlah Soal	10 soal pilihan ganda
Waktu	30 menit
Nilai per soal	10 poin
Total nilai	100 poin
Metode	Pilih satu jawaban yang paling tepat (A/B/C/D/E)

SOAL

Soal 1

Kepala Dinas Kesehatan sebuah kabupaten menyatakan bahwa strategi utama lima tahun ke depan adalah: "Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, memperluas cakupan imunisasi, memperkuat promosi kesehatan, mengembangkan sistem informasi, dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan." Berdasarkan prinsip perencanaan strategis, pernyataan ini paling tepat dikategorikan sebagai:

A. Visi yang baik karena mencakup semua dimensi sistem kesehatan
B. Strategi yang komprehensif karena melibatkan banyak komponen
C. Wishlist yang belum menjadi strategi karena tidak ada prioritas dan trade-off
D. Misi yang efektif karena menggambarkan cara kerja Dinkes
E. Tujuan strategis yang lengkap karena mencakup impact dan outcome

Soal 2

Analisis situasi sistem KR Kabupaten X menunjukkan: cakupan ANC rata-rata 82%, cakupan persalinan di fasilitas rata-rata 79%, namun AKI masih 290/100.000 KH — di atas rata-rata nasional. Data terpilah per kecamatan tidak tersedia. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa kunjungan ANC sering tidak memenuhi standar 10T. Berdasarkan kerangka analisis situasi, bottleneck yang paling mungkin menjelaskan paradoks ini adalah:

A. Rendahnya cakupan ANC yang memerlukan strategi demand generation
B. Kualitas layanan yang rendah meskipun cakupan sudah tinggi
C. Kesenjangan geografis yang tidak terlihat karena data tidak terpilah
D. Kelemahan blok pembiayaan yang membuat obat esensial tidak tersedia
E. B dan C keduanya mungkin berkontribusi dan memerlukan investigasi lebih lanjut

Soal 3

Dalam proses perumusan visi sistem KR kabupaten, terdapat dua usulan bersaing. Usulan A: "Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pelayanan yang bermutu, merata, dan berkeadilan." Usulan B: "Pada 2029, setiap perempuan hamil di 72 desa Kabupaten Y terjangkau oleh bidan terlatih dalam waktu tempuh kurang dari dua jam, sehingga tidak ada kematian ibu akibat keterlambatan akses." Manakah pernyataan yang paling tepat mengevaluasi kedua usulan tersebut?

A. Usulan A lebih baik karena lebih inklusif dan dapat diterima semua pihak
B. Usulan B lebih baik karena spesifik, berorientasi outcome, berbatas waktu, dan kontekstual
C. Usulan A lebih baik karena visi seharusnya aspirasional dan tidak terlalu teknis
D. Keduanya sama baiknya karena sama-sama menunjukkan komitmen terhadap kesehatan
E. Usulan B terlalu ambisius dan berisiko tidak tercapai sehingga usulan A lebih aman

Soal 4

Sebuah tujuan strategis dirumuskan sebagai berikut: "Meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas secara signifikan dalam lima tahun ke depan." Evaluasi menggunakan kriteria SMART menunjukkan bahwa tujuan ini paling lemah pada dimensi:

A. Relevant — karena persalinan di fasilitas tidak terbukti menurunkan AKI
B. Achievable — karena tidak ada data baseline untuk menilai ketercapaiannya
C. Specific dan Measurable — karena tidak ada angka baseline, target, dan ukuran yang jelas
D. Time-bound — karena "lima tahun" terlalu singkat untuk perubahan sistem
E. Relevant dan Time-bound — karena tidak terhubung dengan visi dan terlalu umum

Soal 5

Dinkes Kabupaten Z melakukan analisis situasi dan menemukan: (1) 68% ibu hamil tidak datang ANC bukan karena tidak tahu pentingnya ANC, melainkan karena biaya transportasi ke Puskesmas lebih dari Rp 200.000 sekali jalan; (2) Puskesmas memiliki tenaga dan peralatan yang cukup; (3) kualitas ANC di Puskesmas dinilai baik oleh ibu yang pernah mengaksesnya. Strategi generik mana yang paling tepat diprioritaskan sebagai respons terhadap temuan ini?

A. Supply strengthening — karena tenaga Puskesmas perlu ditambah
B. Demand generation — karena edukasi tentang pentingnya ANC diperlukan
C. Access improvement — karena hambatan utama adalah biaya transportasi
D. Quality improvement — karena kualitas ANC harus dipertahankan
E. Systems integration — karena program KIA perlu diintegrasikan dengan program lain

Soal 6

Theory of Change sebuah program KR memiliki rantai kausal: pelatihan bidan → bidan kompeten → ANC berkualitas → deteksi dini komplikasi → rujukan tepat waktu → kematian ibu menurun. Evaluasi terhadap ToC ini menemukan bahwa asumsi paling kritis yang tidak dinyatakan secara eksplisit adalah:

A. Bahwa pelatihan akan menghasilkan bidan yang kompeten
B. Bahwa bidan yang kompeten mau dan mampu memberikan ANC berkualitas di tempat tugasnya
C. Bahwa ANC berkualitas akan mendeteksi komplikasi lebih awal
D. Bahwa deteksi dini akan diikuti rujukan yang tepat waktu
E. Bahwa rujukan tepat waktu akan menurunkan kematian ibu

Soal 7

Kepala Dinas Kesehatan ingin mengajukan pembangunan empat unit rumah tunggu kelahiran melalui DAK fisik untuk tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sistem perencanaan dan penganggaran Indonesia, langkah yang harus dilakukan dan batas waktunya adalah:

A. Mengajukan proposal ke Kemenkes setelah APBN disahkan DPR pada Desember
B. Memasukkan usulan melalui sistem e-Rencana ke Kemenkeu/Bappenas paling lambat sekitar Maret tahun berjalan untuk dipertimbangkan dalam APBN tahun berikutnya
C. Mengajukan ke DPRD untuk dimasukkan dalam APBD-Perubahan tahun berjalan
D. Menunggu siklus Musrenbang provinsi yang biasanya dilakukan pada Februari
E. Mengajukan langsung ke Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri

Soal 8

Matriks pemilihan intervensi menunjukkan bahwa program "kelas ibu hamil berbasis komunitas" mendapat skor tinggi pada equity impact dan kontekstual fit, namun skor rendah pada strength of evidence (hanya ada studi observasional) dan cost-effectiveness (biaya per peserta cukup tinggi karena wilayah terpencil). Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan kerangka pemilihan intervensi adalah:

A. Intervensi ini tidak boleh dipilih karena evidence-nya lemah
B. Intervensi ini harus dipilih karena equity impact-nya tinggi dan mengatasi kelompok yang paling terpinggir
C. Intervensi ini dapat dipilih sebagai bagian dari portfolio dengan monitoring ketat untuk membangun evidence lokal, bukan sebagai intervensi utama yang menyerap sebagian besar anggaran
D. Intervensi ini harus ditolak karena cost-effectiveness-nya rendah dalam konteks anggaran terbatas
E. Keputusan tidak dapat dibuat tanpa data cost-effectiveness yang lebih lengkap

Soal 9

Review triwulanan menunjukkan bahwa realisasi anggaran program KR baru mencapai 23% dari rencana meskipun sudah memasuki bulan kedelapan tahun anggaran. Kepala Seksi KIA melaporkan bahwa hambatan utama adalah proses pengadaan barang yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Berdasarkan prinsip monitoring implementasi dan adaptive management, respons yang paling tepat adalah:

A. Menunggu hingga akhir tahun dan melaporkan realisasi dalam laporan tahunan
B. Segera mengganti penanggung jawab pengadaan yang dinilai tidak kompeten
C. Melakukan analisis hambatan pengadaan, mengidentifikasi aktivitas mana yang masih dapat diselamatkan, menyesuaikan timeline, dan mengajukan realokasi anggaran jika diperlukan
D. Mengembalikan anggaran yang tidak terpakai ke kas daerah dan mengajukan kembali tahun depan
E. Menurunkan target output program agar sesuai dengan realisasi anggaran yang ada

Soal 10

Sebuah kabupaten terpencil menerima tawaran dari NGO internasional untuk membiayai program pelatihan tenaga kesehatan senilai Rp 2,5 miliar selama dua tahun, dengan syarat menggunakan kurikulum pelatihan standar yang dikembangkan NGO tersebut untuk program global mereka. Diagnosis situasi kabupaten menunjukkan bahwa bottleneck utama bukan pada kompetensi tenaga, melainkan pada ketiadaan bidan di 30% desa. Berdasarkan prinsip pemilihan intervensi dan manajemen donor, sikap yang paling strategis adalah:

A. Menerima langsung karena dana hibah Rp 2,5 miliar sangat berharga untuk kabupaten terpencil
B. Menolak karena program ini tidak sesuai dengan prioritas diagnosis lokal
C. Menerima dengan melakukan negosiasi agar sebagian dana dapat dialihkan untuk insentif penempatan bidan di desa kosong yang merupakan bottleneck nyata
D. Menerima dan mengimplementasikan sepenuhnya karena NGO internasional memiliki expertise yang lebih baik
E. Meminta perpanjangan waktu keputusan hingga ada dana alternatif yang lebih sesuai dengan prioritas lokal

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

(Dokumen Dosen — Tidak Dibagikan kepada Peserta Didik)

Soal 1 — Jawaban: C

Pernyataan tersebut mencantumkan lima area kerja tanpa ada prioritas, trade-off, atau logika kausal yang menghubungkan area tersebut dengan masalah spesifik yang ingin diselesaikan. Ini adalah karakteristik wishlist — daftar hal yang ingin dilakukan tanpa pemilihan yang disiplin. Strategi yang sesungguhnya memerlukan pilihan eksplisit tentang apa yang diprioritaskan dan apa yang tidak, berdasarkan analisis situasi dan bottleneck. Pilihan A, B, D, E masing-masing salah karena pernyataan tersebut tidak memenuhi karakteristik visi (tidak berorientasi outcome, tidak berbatas waktu), strategi (tidak ada pilihan dan trade-off), misi (tidak menyebut untuk siapa dan dengan nilai apa), atau tujuan strategis (tidak ada indikator, baseline, atau target).

Soal 2 — Jawaban: E

Paradoks cakupan tinggi dengan AKI tinggi dapat dijelaskan oleh dua mekanisme yang tidak eksklusif: (1) kualitas ANC yang rendah — "empty visits" yang secara administratif tercatat sebagai ANC tapi tidak memenuhi standar klinis sehingga tidak mendeteksi dan menangani komplikasi; (2) kesenjangan geografis yang tersembunyi di balik rata-rata — kecamatan tertentu mungkin memiliki cakupan sangat rendah yang tertutupi oleh rata-rata kabupaten yang tinggi. Kedua kemungkinan ini memerlukan investigasi lebih lanjut dengan data terpilah dan observasi kualitas sebelum kesimpulan dibuat. Pilihan B saja atau C saja terlalu tergesa menyimpulkan satu penyebab dari data yang masih tidak lengkap.

Soal 3 — Jawaban: B

Usulan B memenuhi semua karakteristik visi yang efektif: spesifik pada konteks kabupaten (72 desa, bukan formula generik), berorientasi outcome (tidak ada kematian ibu akibat keterlambatan akses, bukan "meningkatkan pelayanan"), berbatas waktu (2029), dan kontekstual (menyebut mekanisme spesifik — bidan terlatih dalam dua jam). Usulan A adalah contoh visi generik yang dapat dipasang di kabupaten mana saja di Indonesia. Pilihan C keliru karena visi yang aspirasional justru harus spesifik dan terukur agar dapat memobilisasi dan mengakuntabilitaskan. Pilihan E mencerminkan argumen yang sering terdengar tapi secara strategis lemah: visi yang tidak ambisius adalah izin untuk tidak berubah.

Soal 4 — Jawaban: C

Tujuan tersebut tidak memiliki angka baseline ("cakupan persalinan di fasilitas saat ini berapa?"), tidak ada angka target ("meningkat menjadi berapa?"), dan tidak ada indikator yang terukur ("signifikan" adalah kata sifat yang tidak dapat diukur). Ini adalah kelemahan pada dimensi Specific dan Measurable secara bersamaan — keduanya tidak dapat dipisahkan karena spesifisitas yang kurang menghasilkan ukuran yang tidak dapat diverifikasi. Dimensi Relevant, Achievable, dan Time-bound relatif terpenuhi: penurunan AKI relevan dengan peningkatan persalinan di fasilitas, lima tahun adalah rentang waktu yang masuk akal, dan ketercapaian tidak dapat dinilai justru karena target tidak jelas.

Soal 5 — Jawaban: C

Data menunjukkan bahwa masyarakat tahu pentingnya ANC (mengeliminasi demand generation sebagai prioritas), tenaga dan kualitas layanan sudah cukup baik (mengeliminasi supply strengthening dan quality improvement sebagai prioritas utama), dan hambatan spesifik adalah biaya transportasi yang merupakan hambatan akses finansial. Strategi yang paling langsung menjawab bottleneck yang teridentifikasi adalah access improvement — melalui voucher transportasi, ambulans desa, atau outreach aktif bidan yang mendatangi desa. Memilih strategi lain meskipun secara umum baik adalah contoh intervensi yang tidak menjawab diagnosis.

Soal 6 — Jawaban: B

Asumsi paling kritis yang tidak dinyatakan secara eksplisit adalah bahwa bidan yang sudah dilatih dan kompeten secara teknis mau dan mampu memberikan ANC berkualitas di tempat tugasnya yang sebenarnya — bukan di lingkungan pelatihan yang terkontrol. Ini mencakup: apakah bidan ditempatkan di desa (bukan di kota besar)? Apakah bidan mau tinggal di desa terpencil? Apakah ada peralatan yang mendukung? Apakah beban kerja memungkinkan ANC berkualitas? Asumsi ini adalah sumber kegagalan paling umum dari program pelatihan KR — investasi pelatihan besar tapi tidak mengubah praktik lapangan karena asumsi ini tidak terpenuhi. Pilihan lain (A, C, D, E) adalah transisi yang memang mengandung asumsi tapi lebih eksplisit dalam ToC dan lebih mudah dimonitor.

Soal 7 — Jawaban: B

DAK fisik adalah dana dari APBN yang dikucurkan ke daerah untuk belanja modal spesifik. Proses pengajuannya dilakukan melalui sistem e-Rencana (sebelumnya e-Planning) di mana daerah memasukkan usulan kegiatan prioritas. Usulan ini harus masuk dalam proses perencanaan tahunan yang dimulai sejak awal tahun berjalan (sekitar Maret–April) untuk dipertimbangkan dalam penyusunan APBN tahun berikutnya yang baru disahkan sekitar Desember. Pilihan A keliru karena pengajuan setelah APBN disahkan terlambat. Pilihan C (APBD-Perubahan) adalah jalur untuk APBD, bukan DAK. Pilihan D dan E tidak sesuai dengan alur pengajuan DAK.

Soal 8 — Jawaban: C

Matriks pemilihan intervensi adalah alat bantu, bukan penentu tunggal. Intervensi dengan equity impact tinggi dan kontekstual fit yang baik layak dipertimbangkan meskipun evidence masih lemah — terutama untuk kelompok yang paling terpinggir yang sering tidak terwakili dalam studi RCT yang menghasilkan evidence kuat. Pendekatan yang tepat adalah memasukkannya dalam portfolio sebagai intervensi yang diimplementasikan dengan monitoring ketat (untuk membangun evidence lokal), bukan sebagai program besar tanpa evaluasi. Pilihan A terlalu kaku terhadap evidence hierarchy. Pilihan B terlalu mengabaikan keterbatasan evidence. Pilihan D terlalu menekankan cost-effectiveness tanpa mempertimbangkan equity. Pilihan E menunda keputusan secara tidak perlu.

Soal 9 — Jawaban: C

Prinsip adaptive management mengharuskan data monitoring digunakan untuk belajar dan menyesuaikan rencana secara proaktif, bukan menunggu akhir tahun. Realisasi 23% pada bulan kedelapan adalah sinyal darurat yang memerlukan respons segera: analisis hambatan spesifik (apakah masalah di level teknis pengadaan, regulasi, atau kapasitas SDM?), identifikasi aktivitas yang masih dapat diselamatkan dalam sisa anggaran tahun, penyesuaian timeline, dan jika diperlukan realokasi anggaran dari aktivitas yang tidak dapat dilaksanakan ke aktivitas lain yang masih dapat berjalan. Pilihan A (menunggu) adalah reaktif yang merugikan. Pilihan B (mengganti penanggung jawab) adalah langkah punitive tanpa analisis. Pilihan D dan E menyerah pada kegagalan tanpa upaya koreksi.

Soal 10 — Jawaban: C

Prinsip manajemen donor yang baik tidak berarti menolak semua dana yang tidak 100% sesuai, juga tidak berarti menerima tanpa kondisi. Sikap yang paling strategis adalah menerima dengan negosiasi aktif untuk menggeser sebagian komponen agar lebih sesuai dengan bottleneck yang terdiagnosis. Negosiasi ini realistis karena banyak NGO internasional memiliki fleksibilitas dalam implementasi meskipun kurikulum globalnya ditetapkan — misalnya, sebagian dana operasional dapat diarahkan untuk komponen penempatan atau insentif bidan. Pilihan A (menerima tanpa kondisi) mengikuti agenda donor tanpa pertimbangan lokal. Pilihan B (menolak) melewatkan sumber daya yang dapat dioptimalkan. Pilihan D mengabaikan expertise lokal yang lebih relevan untuk konteks spesifik. Pilihan E tidak realistis — dana alternatif yang "lebih sesuai" sering tidak datang.