📖 A. Deskripsi Modul
Kamis sore. Aula Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah. Musrenbang Kesehatan Tahunan.
Dr. Farhan duduk di deretan kedua. Di podium: Kepala Bappeda Provinsi yang sedang memaparkan kerangka anggaran kesehatan 2026.
Slide pertama yang membuat Dr. Farhan berdiri tegak: "Alokasi kesehatan provinsi 2026: Rp 2,4 triliun. Prioritas: infrastruktur RS, pengadaan alat kesehatan, dan digitalisasi sistem informasi."
Program KR tidak ada dalam tiga prioritas itu.
Di sebelahnya, Kepala Seksi Kesga berbisik. "Pak, tahun lalu kita juga tidak masuk prioritas. Ujungnya kita dapat sisa anggaran dari realokasi bulan September. Tidak pernah cukup."
Dr. Farhan menatap slide itu. Program yang selalu menunggu sisa anggaran tidak pernah bisa direncanakan dengan serius. Dan program yang tidak dapat direncanakan dengan serius tidak pernah bisa menghasilkan perubahan yang bermakna.
Setelah Musrenbang, ia menghampiri Kepala Bappeda.
"Pak, saya ingin bicara tentang bagaimana Bidang KIA bisa masuk dalam tiga prioritas tahun depan — bukan sebagai program kesehatan ibu yang generik, tapi sebagai investasi dengan return ekonomi yang terukur."
Kepala Bappeda mengangguk, skeptis tapi penasaran.
"Berapa lama Dokter butuh untuk menyiapkan proposal yang bisa saya pertahankan di depan Gubernur?"
"Dua minggu," jawab Dr. Farhan.
Dalam perjalanan pulang, ia memulai catatan di teleponnya: Untuk membuat proposal yang bisa dipertahankan, saya perlu menguasai satu hal yang belum pernah benar-benar saya kuasai: bagaimana merencanakan dan menganggarkan program KR dengan cara yang berbicara dalam bahasa yang dipahami Bappeda.
💡 Inti Modul: Perencanaan dan penganggaran berbasis bukti adalah jembatan antara analisis ekonomi yang sudah dikuasai dan keputusan alokasi yang sesungguhnya terjadi di ruang Musrenbang, forum DPRD, dan meja Gubernur. Tanpa kompetensi ini, semua analisis cost-effectiveness dan pemahaman JKN yang mendalam tidak akan mengubah satu baris pun dalam dokumen APBD. Dengan kompetensi ini, pemimpin KR dapat mengubah cara program KR diposisikan dari "pengeluaran sosial" menjadi "investasi pembangunan manusia" yang memiliki justifikasi ekonomi yang dapat dipertahankan.
🎯 B. Capaian Pembelajaran Modul
Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik mampu:
- Menjelaskan siklus perencanaan dan penganggaran kesehatan di Indonesia dan titik-titik kritis untuk intervensi advokasi
- Merancang program KR menggunakan pendekatan Results-Based Planning yang menghubungkan input → output → outcome → impact
- Menyusun anggaran program KR yang defensible menggunakan prinsip activity-based budgeting
- Mengintegrasikan evidence tentang cost-effectiveness ke dalam dokumen perencanaan yang diakui dalam sistem pemerintahan
- Mengadvokasi alokasi anggaran KR dalam forum Musrenbang dan proses APBD secara efektif
📚 C. Materi Inti
C.1. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Indonesia
C.1.1. Memahami Sistem untuk Menggunakannya
🗂️ Hierarki Dokumen Perencanaan yang Harus Diketahui:
RPJPN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
• Durasi: 20 tahun
• Fungsi: Arah pembangunan nasional termasuk kesehatan
• Relevansi KR: target penurunan AKI dan AKB tercantum di sini — menjadi mandat yang mengalir ke bawah
• Durasi: 20 tahun
• Fungsi: Arah pembangunan nasional termasuk kesehatan
• Relevansi KR: target penurunan AKI dan AKB tercantum di sini — menjadi mandat yang mengalir ke bawah
RPJMN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
• Durasi: 5 tahun
• Target spesifik: AKI, AKB, cakupan persalinan di faskes, cakupan ANC
• Relevansi KR: program KR yang selaras dengan target RPJMN lebih mudah mendapat dukungan anggaran dari DAK dan dana dekonsentrasi
• Durasi: 5 tahun
• Target spesifik: AKI, AKB, cakupan persalinan di faskes, cakupan ANC
• Relevansi KR: program KR yang selaras dengan target RPJMN lebih mudah mendapat dukungan anggaran dari DAK dan dana dekonsentrasi
RENSTRA KEMENKES
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
• Durasi: 5 tahun
• Fungsi: Strategi dan target per program: KIA, KB, gizi, dll.
• Sumber rujukan untuk standar program yang diakui secara nasional
• Durasi: 5 tahun
• Fungsi: Strategi dan target per program: KIA, KB, gizi, dll.
• Sumber rujukan untuk standar program yang diakui secara nasional
RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
• Durasi: 5 tahun, disusun oleh Gubernur/Bupati baru setelah terpilih
• KRITIS untuk program KR daerah: jika KR tidak masuk RPJMD, sulit masuk APBD tahunan
• Momen advokasi terpenting: saat penyusunan RPJMD baru
• Durasi: 5 tahun, disusun oleh Gubernur/Bupati baru setelah terpilih
• KRITIS untuk program KR daerah: jika KR tidak masuk RPJMD, sulit masuk APBD tahunan
• Momen advokasi terpenting: saat penyusunan RPJMD baru
RENSTRA DINKES
Rencana Strategis Dinas Kesehatan
• Durasi: 5 tahun, mengacu RPJMD
• Dokumen yang langsung menentukan program dan anggaran Dinkes
• Pemimpin KR harus memastikan program KR masuk dengan target dan anggaran yang adekuat
• Durasi: 5 tahun, mengacu RPJMD
• Dokumen yang langsung menentukan program dan anggaran Dinkes
• Pemimpin KR harus memastikan program KR masuk dengan target dan anggaran yang adekuat
📅 Siklus Tahunan APBD dan Titik Intervensi:
Januari–Maret
Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya • Titik intervensi: pastikan data kinerja program KR tersedia dan dikomunikasikan ke Bappeda sebelum perencanaan dimulai
April–Mei
Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten/Kota • Titik intervensi: advokasi dari bawah untuk memasukkan kebutuhan KR komunitas — bidan desa dan kepala Puskesmas sebagai champion
Juni–Juli
Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) • Titik intervensi: pastikan program KR masuk dalam RKPD dengan anggaran yang realistis
Agustus–September
Penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran — Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) • Titik intervensi: negosiasi plafon anggaran KIA dengan Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Oktober–November
Pembahasan RAPBD dengan DPRD • Titik intervensi: advokasi kepada Komisi terkait di DPRD yang membidangi kesehatan
Desember
Penetapan APBD • Implementasi dimulai Januari tahun berikutnya
💰 Sumber Anggaran KR yang Perlu Dikuasai:
P
APBD Provinsi
Program tingkat provinsi: pelatihan, supervisi, sistem informasi, rujukan • Persaingan ketat
K
APBD Kabupaten
Operasional Puskesmas & program KR kabupaten • Paling langsung berdampak lapangan
F
DAK Fisik
Infrastruktur: gedung, peralatan medis • Tidak fleksibel, jenis belanja ditentukan pusat
O
DAK Non-Fisik (BOK)
Operasional Puskesmas termasuk KR • Lebih fleksibel, ada regulasi penggunaan
D
Dana Dekonsentrasi
Program didelegasikan pusat ke provinsi • KR tertentu jika termasuk program nasional
J
JKN (FKTP & FKRTL)
Komponen pembiayaan KR yang tidak dapat diabaikan (lihat Modul 3)
C.2. Results-Based Planning untuk Program KR
C.2.1. Dari Daftar Kegiatan ke Rantai Hasil
Mengapa Results-Based Planning (RBP)?
→ Program KR yang direncanakan hanya sebagai daftar kegiatan tidak dapat menjawab pertanyaan paling fundamental: "mengapa kita melakukan ini dan apa yang akan berubah?"
→ Daftar kegiatan mudah dipotong dalam negosiasi anggaran karena tidak ada narasi kausal yang jelas
→ Program berbasis hasil memiliki narasi yang dapat dipertahankan: "jika kita melakukan X (kegiatan), maka Y (output) terjadi, yang menyebabkan Z (outcome), yang berkontribusi pada W (impact)"
→ Program KR yang direncanakan hanya sebagai daftar kegiatan tidak dapat menjawab pertanyaan paling fundamental: "mengapa kita melakukan ini dan apa yang akan berubah?"
→ Daftar kegiatan mudah dipotong dalam negosiasi anggaran karena tidak ada narasi kausal yang jelas
→ Program berbasis hasil memiliki narasi yang dapat dipertahankan: "jika kita melakukan X (kegiatan), maka Y (output) terjadi, yang menyebabkan Z (outcome), yang berkontribusi pada W (impact)"
🔗 Hirarki Hasil dalam RBP:
IMPACT
Dampak Jangka Panjang
• Perubahan kondisi kesehatan populasi yang merupakan kontribusi program (bukan atribusi tunggal)
• Contoh KR: penurunan AKI kabupaten dari 320 menjadi 200 per 100.000 KH dalam lima tahun
• Karakteristik: tidak dapat dikendalikan penuh; dipengaruhi banyak faktor; memerlukan waktu panjang untuk terlihat
• Perubahan kondisi kesehatan populasi yang merupakan kontribusi program (bukan atribusi tunggal)
• Contoh KR: penurunan AKI kabupaten dari 320 menjadi 200 per 100.000 KH dalam lima tahun
• Karakteristik: tidak dapat dikendalikan penuh; dipengaruhi banyak faktor; memerlukan waktu panjang untuk terlihat
OUTCOME
Hasil Perilaku/Kapasitas
• Perubahan pada populasi sasaran sebagai akibat langsung dari output program
• Contoh KR: persentase ibu hamil yang mendapat ANC minimal 8 kontak meningkat dari 45% menjadi 75%
• Karakteristik: lebih dalam kendali program; masih dipengaruhi faktor eksternal; 6–24 bulan untuk terlihat
• Perubahan pada populasi sasaran sebagai akibat langsung dari output program
• Contoh KR: persentase ibu hamil yang mendapat ANC minimal 8 kontak meningkat dari 45% menjadi 75%
• Karakteristik: lebih dalam kendali program; masih dipengaruhi faktor eksternal; 6–24 bulan untuk terlihat
OUTPUT
Produk & Layanan Langsung
• Produk dan layanan yang dihasilkan langsung oleh program dari input yang diberikan
• Contoh KR: 1.200 bidan terlatih ANC berkualitas; 45 Puskesmas dengan kit ANC lengkap; 8.000 ibu hamil menerima kontak ANC pertama dalam trimester satu
• Karakteristik: sepenuhnya dalam kendali program jika input tersedia; terlihat dalam bulan pertama implementasi
• Produk dan layanan yang dihasilkan langsung oleh program dari input yang diberikan
• Contoh KR: 1.200 bidan terlatih ANC berkualitas; 45 Puskesmas dengan kit ANC lengkap; 8.000 ibu hamil menerima kontak ANC pertama dalam trimester satu
• Karakteristik: sepenuhnya dalam kendali program jika input tersedia; terlihat dalam bulan pertama implementasi
INPUT
Sumber Daya
• Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output
• Contoh KR: anggaran, SDM, peralatan, obat, materi edukasi, waktu
• Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output
• Contoh KR: anggaran, SDM, peralatan, obat, materi edukasi, waktu
✨ Contoh Rantai Hasil Program ANC Berkualitas:
INPUT: Rp 8,5 miliar anggaran; 30 fasilitator terlatih; modul pelatihan ANC; kit pemeriksaan untuk 180 Puskesmas
OUTPUT: 2.400 bidan terlatih ANC sepuluh kontak; 180 Puskesmas dengan kit ANC lengkap; sistem supervisi tiga bulan sekali berjalan
OUTCOME: 75% ibu hamil di wilayah program menerima minimal 8 kontak ANC (dari baseline 42%); 95% kontak ANC memenuhi standar kualitas (dari baseline 31%)
IMPACT: Kontribusi pada penurunan AKI provinsi menuju target RPJMN; penurunan kematian bayi akibat komplikasi yang tidak terdeteksi selama kehamilan
OUTPUT: 2.400 bidan terlatih ANC sepuluh kontak; 180 Puskesmas dengan kit ANC lengkap; sistem supervisi tiga bulan sekali berjalan
OUTCOME: 75% ibu hamil di wilayah program menerima minimal 8 kontak ANC (dari baseline 42%); 95% kontak ANC memenuhi standar kualitas (dari baseline 31%)
IMPACT: Kontribusi pada penurunan AKI provinsi menuju target RPJMN; penurunan kematian bayi akibat komplikasi yang tidak terdeteksi selama kehamilan
⚠️ Asumsi dan Risiko dalam Rantai Hasil:
→ Setiap hubungan dalam rantai memiliki asumsi: kondisi yang harus terpenuhi agar hubungan itu berlaku
→ Dari output ke outcome: asumsi bahwa bidan yang terlatih AKAN menerapkan keterampilan baru — asumsi yang sering tidak terpenuhi tanpa supervisi dan dukungan sistem
→ Dari outcome ke impact: asumsi bahwa peningkatan cakupan dan kualitas ANC AKAN berkontribusi pada penurunan AKI — asumsi yang valid tapi AKI juga dipengaruhi faktor lain (sistem rujukan, kapasitas RSUD)
→ Perencana yang jujur mendokumentasikan asumsi dan risiko ini secara eksplisit — bukan menyembunyikannya untuk membuat proposal terlihat lebih pasti dari yang sesungguhnya
→ Setiap hubungan dalam rantai memiliki asumsi: kondisi yang harus terpenuhi agar hubungan itu berlaku
→ Dari output ke outcome: asumsi bahwa bidan yang terlatih AKAN menerapkan keterampilan baru — asumsi yang sering tidak terpenuhi tanpa supervisi dan dukungan sistem
→ Dari outcome ke impact: asumsi bahwa peningkatan cakupan dan kualitas ANC AKAN berkontribusi pada penurunan AKI — asumsi yang valid tapi AKI juga dipengaruhi faktor lain (sistem rujukan, kapasitas RSUD)
→ Perencana yang jujur mendokumentasikan asumsi dan risiko ini secara eksplisit — bukan menyembunyikannya untuk membuat proposal terlihat lebih pasti dari yang sesungguhnya
📊 Indikator yang Baik untuk Monitoring — SMART-C:
S
Specific
Mengukur satu konstruk yang jelas: "persentase ibu hamil yang menerima ANC minimal 8 kontak di Puskesmas program"
M
Measurable
Numerator dan denominator terdefinisi; sumber data tersedia; metode pengukuran konsisten
A
Achievable
Perubahan realistis dalam periode program dengan sumber daya tersedia
R
Relevant
Benar-benar mengukur sesuatu yang penting untuk tujuan program
T
Time-Bound
Frekuensi pengukuran dan titik akhir yang jelas
C
Comparable
Dapat dibandingkan dengan baseline dan wilayah lain untuk benchmarking
C.3. Activity-Based Budgeting untuk Program KR
C.3.1. Dari Rantai Hasil ke Anggaran yang Defensible
Prinsip Activity-Based Budgeting (ABB):
→ Anggaran dibangun dari aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan output yang direncanakan — bukan dari angka tahun lalu yang dinaikkan persentase tertentu
→ Setiap baris anggaran dapat ditelusuri ke aktivitas yang berkontribusi pada output yang berkontribusi pada outcome
→ Anggaran yang dibangun dengan ABB memiliki justifikasi yang lebih kuat: "angka ini bukan asumsi, ini hasil perhitungan dari kegiatan yang diperlukan"
→ Anggaran dibangun dari aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan output yang direncanakan — bukan dari angka tahun lalu yang dinaikkan persentase tertentu
→ Setiap baris anggaran dapat ditelusuri ke aktivitas yang berkontribusi pada output yang berkontribusi pada outcome
→ Anggaran yang dibangun dengan ABB memiliki justifikasi yang lebih kuat: "angka ini bukan asumsi, ini hasil perhitungan dari kegiatan yang diperlukan"
🔧 Langkah-Langkah ABB untuk Program KR:
Langkah 1
Identifikasikan Aktivitas per Output: Untuk setiap output yang direncanakan: apa aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkannya?
Contoh untuk output "2.400 bidan terlatih ANC berkualitas": Pengembangan kurikulum, Pelatihan ToT, Pelaksanaan pelatihan 8 batch, Monitoring pasca pelatihan
Contoh untuk output "2.400 bidan terlatih ANC berkualitas": Pengembangan kurikulum, Pelatihan ToT, Pelaksanaan pelatihan 8 batch, Monitoring pasca pelatihan
Langkah 2
Tentukan Sumber Daya per Aktivitas: Untuk setiap aktivitas: SDM apa, berapa hari, alat/bahan apa, transportasi apa, akomodasi apa?
Jangan melewatkan: waktu staf yang sudah ada (ada opportunity cost-nya); overhead yang dibagi; biaya administrasi dan monitoring
Jangan melewatkan: waktu staf yang sudah ada (ada opportunity cost-nya); overhead yang dibagi; biaya administrasi dan monitoring
Langkah 3
Valuasi dengan Harga yang Realistis: Gunakan harga satuan standar pemerintah (Standar Biaya Masukan — SBM) sebagai acuan. Untuk item yang tidak ada dalam SBM: gunakan harga pasar yang dapat diverifikasi dengan dokumen quotation.
Jangan under-estimate biaya untuk membuat proposal terlihat murah: program yang dianggarkan di bawah kebutuhan aktual akan tidak dapat diimplementasikan dengan kualitas yang direncanakan
Jangan under-estimate biaya untuk membuat proposal terlihat murah: program yang dianggarkan di bawah kebutuhan aktual akan tidak dapat diimplementasikan dengan kualitas yang direncanakan
Langkah 4
Rekap dan Kategorisasi: Rekap per aktivitas → per output → per komponen belanja (pegawai, barang, modal) sesuai klasifikasi anggaran pemerintah. Hitung unit cost per output: total biaya output / jumlah unit output
💰 Contoh ABB Sederhana untuk Pelatihan ANC:
Aktivitas: Pelatihan ANC berkualitas untuk 300 bidan, 5 hari, di satu lokasi.
| Komponen Biaya | Perhitungan | Total (Rp) |
|---|---|---|
| Honorarium narasumber | 3 narasumber × 5 hari × Rp 1.500.000/hari | 22.500.000 |
| Honorarium fasilitator | 6 fasilitator × 5 hari × Rp 800.000/hari | 24.000.000 |
| Uang harian peserta | 300 peserta × 5 hari × Rp 150.000/hari | 225.000.000 |
| Transportasi peserta | 300 peserta × rata-rata Rp 200.000 | 60.000.000 |
| Akomodasi peserta | 300 peserta × 4 malam × Rp 200.000/malam | 240.000.000 |
| Paket meeting fullboard | 300 peserta × 5 hari × Rp 450.000/hari | 675.000.000 |
| Bahan pelatihan | 300 set × Rp 150.000/set | 45.000.000 |
| Dokumentasi dan ATK | Lump sum | 5.000.000 |
| TOTAL SATU BATCH | 1.296.500.000 | |
| Unit Cost per Bidan Terlatih | Rp 1.296.500.000 ÷ 300 | 4.321.667 |
📝 Catatan untuk Negosiasi:
Dari total ini, 80% adalah uang harian, transportasi, dan akomodasi — komponen yang dapat dikurangi jika pelatihan dilakukan di lokasi yang lebih dekat dengan peserta atau menggunakan model in-situ yang lebih murah tapi memerlukan fasilitator lapangan yang terlatih.
Dari total ini, 80% adalah uang harian, transportasi, dan akomodasi — komponen yang dapat dikurangi jika pelatihan dilakukan di lokasi yang lebih dekat dengan peserta atau menggunakan model in-situ yang lebih murah tapi memerlukan fasilitator lapangan yang terlatih.
⚡ Efisiensi dalam Desain Program:
ABB yang detail memungkinkan identifikasi komponen biaya yang dapat diefisienkan tanpa mengorbankan kualitas:
- In-situ training vs. centralized training: mengurangi biaya transportasi dan akomodasi secara signifikan
- Cascade training: melatih pelatih yang kemudian melatih bidan lain — mengurangi biaya per bidan yang terlatih
- Blended learning: modul online untuk pengetahuan dasar, tatap muka untuk keterampilan praktis — mengurangi hari pelatihan tatap muka
Efisiensi desain yang didokumentasikan dalam proposal menunjukkan bahwa pemimpin KR sudah memikirkan value for money — argumen yang kuat di depan Bappeda.
C.4. Advokasi Anggaran KR dalam Proses APBD
C.4.1. Dari Dokumen ke Keputusan
Mengapa Dokumen yang Bagus Tidak Cukup?
→ Proposal teknis yang sempurna tidak otomatis mengubah alokasi anggaran
→ Keputusan anggaran adalah keputusan politik yang dipengaruhi oleh: tekanan dari berbagai sektor, kepentingan konstituen, kapasitas institusional, dan momentum
→ Pemimpin KR yang hanya mengirimkan proposal tertulis tanpa advokasi aktif akan selalu kalah dengan sektor yang lebih vokal
→ Proposal teknis yang sempurna tidak otomatis mengubah alokasi anggaran
→ Keputusan anggaran adalah keputusan politik yang dipengaruhi oleh: tekanan dari berbagai sektor, kepentingan konstituen, kapasitas institusional, dan momentum
→ Pemimpin KR yang hanya mengirimkan proposal tertulis tanpa advokasi aktif akan selalu kalah dengan sektor yang lebih vokal
🎯 Strategi Advokasi Anggaran yang Efektif:
Strategi 1
Membangun Koalisi Sebelum Musrenbang
• Bappeda: partner yang harus diyakinkan lebih awal dari forum formal
• DPRD Komisi terkait: bangun hubungan dan berikan data secara proaktif di luar musim APBD
• Tokoh masyarakat & organisasi perempuan: suara dari komunitas lebih kuat dari dokumen teknis
• Media lokal: liputan tentang AKI daerah menciptakan tekanan publik yang mendukung prioritas KR
• Bappeda: partner yang harus diyakinkan lebih awal dari forum formal
• DPRD Komisi terkait: bangun hubungan dan berikan data secara proaktif di luar musim APBD
• Tokoh masyarakat & organisasi perempuan: suara dari komunitas lebih kuat dari dokumen teknis
• Media lokal: liputan tentang AKI daerah menciptakan tekanan publik yang mendukung prioritas KR
Strategi 2
Framing yang Tepat untuk Audiens Berbeda
• Bappeda: framing investasi ekonomi — DALY averted, human capital, productivity gain
• DPRD: framing konstituen — berapa perempuan di daerah pemilihan mereka yang terdampak
• Gubernur/Bupati: framing reputasi dan legacy — penurunan AKI sebagai pencapaian kepemimpinan yang terukur
• Media: framing kemanusiaan — kisah konkret kematian ibu yang dapat dicegah
• Bappeda: framing investasi ekonomi — DALY averted, human capital, productivity gain
• DPRD: framing konstituen — berapa perempuan di daerah pemilihan mereka yang terdampak
• Gubernur/Bupati: framing reputasi dan legacy — penurunan AKI sebagai pencapaian kepemimpinan yang terukur
• Media: framing kemanusiaan — kisah konkret kematian ibu yang dapat dicegah
Strategi 3
Data yang Tidak Dapat Diabaikan
• Data lokal selalu lebih kuat dari data nasional: "AKI Kabupaten X adalah 412/100.000 KH — empat kali rata-rata nasional"
• Tren yang memburuk: data yang menunjukkan penurunan kinerja menciptakan urgensi yang tidak dapat diabaikan
• Perbandingan dengan daerah lain: "Kabupaten Y yang kondisinya serupa berhasil menurunkan AKI 30% dalam tiga tahun dengan investasi X — mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama?"
• Data lokal selalu lebih kuat dari data nasional: "AKI Kabupaten X adalah 412/100.000 KH — empat kali rata-rata nasional"
• Tren yang memburuk: data yang menunjukkan penurunan kinerja menciptakan urgensi yang tidak dapat diabaikan
• Perbandingan dengan daerah lain: "Kabupaten Y yang kondisinya serupa berhasil menurunkan AKI 30% dalam tiga tahun dengan investasi X — mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama?"
Strategi 4
Proposal yang Modular
• Tidak meminta semua atau tidak sama sekali: susun proposal dalam komponen yang dapat diterima sebagian
• Prioritas 1 (harus ada): yang paling cost-effective dan paling mendesak
• Prioritas 2 (idealnya ada): yang akan memperkuat dampak jika anggaran tersedia
• Prioritas 3 (ingin ada): inovasi yang memerlukan investasi lebih besar
• Fleksibilitas ini memungkinkan negosiasi tanpa kehilangan esensi program
• Tidak meminta semua atau tidak sama sekali: susun proposal dalam komponen yang dapat diterima sebagian
• Prioritas 1 (harus ada): yang paling cost-effective dan paling mendesak
• Prioritas 2 (idealnya ada): yang akan memperkuat dampak jika anggaran tersedia
• Prioritas 3 (ingin ada): inovasi yang memerlukan investasi lebih besar
• Fleksibilitas ini memungkinkan negosiasi tanpa kehilangan esensi program
🔄 Mengelola Ketidakpastian dalam Perencanaan:
→ Program KR yang direncanakan dengan angka yang pasti tapi didasarkan pada asumsi yang tidak dapat dipertahankan adalah program yang akan gagal saat dievaluasi
Dua sumber ketidakpastian utama:
• Ketidakpastian biaya: harga yang berubah, jumlah yang sulit diprediksi
• Ketidakpastian efektivitas: apakah program benar-benar akan menghasilkan outcome seperti yang direncanakan?
Mengelola dengan jujur:
• Sajikan range estimasi, bukan angka tunggal yang palsu pasti
• Identifikasikan asumsi kritis dan rencana mitigasi jika asumsi tidak terpenuhi
• Rencanakan pembelajaran: bagaimana program akan mengadaptasi diri jika data menunjukkan penyesuaian diperlukan?
💬 D. Pertanyaan Diskusi (Thread Dosen — Minggu 4)
Pertanyaan 1:
Dr. Farhan berjanji kepada Kepala Bappeda untuk menyiapkan "proposal yang bisa dipertahankan di depan Gubernur" dalam dua minggu.
Dr. Farhan berjanji kepada Kepala Bappeda untuk menyiapkan "proposal yang bisa dipertahankan di depan Gubernur" dalam dua minggu.
- (a) Menggunakan kerangka Results-Based Planning, rancang outline rantai hasil untuk program prioritas KR yang akan ia usulkan — mulai dari input yang diperlukan hingga impact yang diharapkan, termasuk asumsi kritis di setiap mata rantai;
- (b) Kepala Bappeda kemungkinan akan mengajukan dua pertanyaan kritis: "berapa total yang diminta dan berapa yang akan berubah?" — bagaimana Dr. Farhan mempersiapkan jawaban untuk kedua pertanyaan ini menggunakan ABB dan analisis cost-effectiveness?
- (c) Jika Bappeda hanya dapat mengalokasikan 60% dari yang diminta, komponen mana yang harus dipertahankan sebagai non-negotiable dan mana yang dapat dikurangi — dengan argumen ekonomi yang dapat dipertahankan?
Pertanyaan 2:
Siklus APBD memberikan beberapa titik intervensi advokasi. Di Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Farhan baru menjabat tiga bulan sebelum Musrenbang — terlambat untuk memengaruhi RKPD tahun ini.
Siklus APBD memberikan beberapa titik intervensi advokasi. Di Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Farhan baru menjabat tiga bulan sebelum Musrenbang — terlambat untuk memengaruhi RKPD tahun ini.
- (a) Dengan keterbatasan waktu ini, titik intervensi mana yang paling realistis untuk dioptimalkan dalam tiga bulan ke depan — dan strategi konkret apa yang dapat dijalankan untuk memaksimalkan dampak pada siklus APBD berikutnya?
- (b) Untuk APBD tahun depan yang memiliki waktu lebih panjang, bangun peta koalisi advokasi yang diperlukan: siapa saja yang harus diyakinkan, dengan argumen apa, dan melalui mekanisme formal dan informal yang mana?
- (c) Bagaimana Dr. Farhan menggunakan data kinerja program KR yang ada saat ini — meskipun tidak sempurna — sebagai amunisi advokasi yang paling efektif?
📋 E. Rangkuman
- Siklus perencanaan dan penganggaran kesehatan Indonesia beroperasi melalui hierarki dokumen yang saling mengacu — dari RPJPN hingga APBD tahunan — dengan enam titik intervensi kritis sepanjang tahun; pemimpin KR yang memahami kapan dan di mana intervensi advokasi paling efektif memiliki keunggulan strategis yang signifikan atas yang hanya merespons saat dokumen perencanaan sudah hampir final; momen paling kritis adalah saat penyusunan RPJMD baru dan penyusunan RKPD setiap tahun, bukan saat pembahasan RAPBD dengan DPRD yang sering sudah terlambat untuk perubahan substansial
- Results-Based Planning mengubah program KR dari daftar kegiatan menjadi rantai hasil yang kohesif — dari input ke output ke outcome ke impact — dengan asumsi dan risiko yang didokumentasikan secara eksplisit di setiap mata rantai; rantai hasil yang kohesif memberikan program KR narasi yang dapat dipertahankan dalam negosiasi anggaran karena setiap komponen dapat dikaitkan dengan outcome dan impact yang terukur; perencana yang jujur mendokumentasikan asumsi yang bisa gagal alih-alih menyembunyikannya untuk membuat proposal terlihat lebih pasti dari yang sesungguhnya
- Activity-Based Budgeting membangun anggaran dari aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan output yang direncanakan, menghasilkan justifikasi yang jauh lebih kuat dari anggaran berbasis incremental dari tahun sebelumnya; detail ABB juga memungkinkan identifikasi komponen yang dapat diefisienkan tanpa mengorbankan kualitas — in-situ training, cascade training, dan blended learning sebagai contoh pendekatan yang mengurangi biaya per bidan terlatih sambil mempertahankan atau meningkatkan efektivitas
- Advokasi anggaran KR yang efektif melampaui kualitas dokumen teknis dan memerlukan empat strategi yang beroperasi bersamaan: membangun koalisi dengan Bappeda, DPRD, tokoh masyarakat, dan media sebelum forum formal Musrenbang; framing pesan yang berbeda untuk audiens yang berbeda menggunakan bahasa yang paling relevan bagi masing-masing; menyiapkan data lokal yang tidak dapat diabaikan termasuk tren yang memburuk dan perbandingan dengan daerah lain yang lebih berhasil; serta menyusun proposal modular yang memungkinkan negosiasi sebagian tanpa kehilangan esensi program
- Mengelola ketidakpastian dalam perencanaan secara jujur — dengan menyajikan range estimasi bukan angka tunggal yang palsu pasti, mendokumentasikan asumsi kritis dan rencana mitigasinya, serta merencanakan mekanisme adaptasi jika data menunjukkan penyesuaian diperlukan — adalah tanda perencanaan yang matang yang justru meningkatkan kredibilitas pemimpin KR di mata pengambil keputusan yang berpengalaman; proposal yang terlihat terlalu pasti justru menimbulkan kecurigaan bahwa perencana tidak memahami kompleksitas implementasi
📚 F. Referensi
- Barde O. A Policymaker's Guide to Results-Based Financing. Washington DC: Center for Global Development; 2011.
🔗 https://www.cgdev.org/publication/policymakers-guide-results-based-financing - Savedoff WD, de Ferranti D, Smith AL, Fan V. Political and economic aspects of the transition to universal health coverage. The Lancet. 2012;380(9845):924-932.
🔗 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61083-6 - Shiffman J, Smith S. Generation of political priority for global health initiatives: a framework and case study of maternal mortality. The Lancet. 2007;370(9595):1370-1379.
🔗 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61579-7 - Bappenas. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Jakarta: Bappenas; 2022.
- Kementerian Dalam Negeri RI. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Jakarta: Kemendagri; 2017.
- WHO. Health Financing Guidance Note: Programme Budgeting. Geneva: WHO; 2012.
🔗 https://www.who.int/publications/i/item/programme-budgeting-guidance-note - Mills A, Gilson L. Health Economics for Developing Countries: A Survival Kit. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine; 1988.
- Glassman A, Giedion U, Smith PC (eds). What's In, What's Out: Designing Benefits for Universal Health Coverage. Washington DC: Center for Global Development; 2017.
🔗 https://www.cgdev.org/publication/whats-whats-out-designing-benefits-universal-health-coverage - Kementerian Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Jakarta: Kemenkeu; 2022.
- Vyas S, Bhattacharyya S, Bhutani S, et al. Measuring equity in maternal health financing: a case study from rural India. Social Science & Medicine. 2019;241:112579.
🔗 https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112579 - 🔗 Referensi Tambahan (Rekomendasi):
- World Bank. Results-Based Financing for Maternal and Newborn Health. 2023.
🔗 https://www.worldbank.org/en/topic/health/brief/results-based-financing - Kemenkes RI. Pedoman Perencanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta; 2023.
🔗 https://www.kemkes.go.id - OECD. Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries. 2022.
🔗 https://www.oecd.org/gov/budgeting/
📝 TUGAS KELOMPOK 2 — SESI 1 (MINGGU 4)
Identitas Tugas
| Jenis Tugas | Tugas Kelompok Kedua — Sesi 1 |
| Minggu | Minggu ke-4 |
| Materi | Modul 1–4 |
| Pengerjaan | Kelompok (3–4 orang, kelompok yang sama) |
| Batas Pengumpulan | Akhir Minggu ke-4 (7 hari sejak tugas dibuka) |
| Format Luaran | Proposal Anggaran Program KR Berbasis Bukti, Word/PDF |
| Panjang | 2.500–3.200 kata (tidak termasuk tabel dan referensi) |
| Referensi | Minimal 7 referensi dalam format Vancouver |
📋 PETUNJUK PENGERJAAN
- Tugas ini mengintegrasikan empat modul Sesi 1: fondasi ekonomi kesehatan (Modul 1), analisis biaya dan cost-effectiveness (Modul 2), pembiayaan JKN (Modul 3), dan perencanaan penganggaran berbasis bukti (Modul 4)
- Kelompok melanjutkan provinsi atau kabupaten yang sama dari TK1 — tugas ini adalah kelanjutan analisis ke arah perencanaan dan penganggaran yang konkret
- Produk akhir adalah proposal anggaran yang dapat benar-benar dipresentasikan kepada Kepala Dinas atau Bappeda — bukan dokumen akademis yang hanya bagus di atas kertas
🎬 SKENARIO UTAMA
Kelompok Anda adalah tim perencanaan Bidang KIA Dinkes yang diminta menyiapkan proposal anggaran program KR untuk APBD tahun berikutnya. Kepala Dinas meminta proposal yang: (1) berbasis data dan analisis yang solid, (2) dapat dipertahankan di depan Bappeda dalam bahasa ekonomi, (3) realistis untuk diimplementasikan dengan kapasitas yang ada, dan (4) menunjukkan nilai for money yang jelas.
Total plafon anggaran yang tersedia: Rp 15 miliar untuk satu tahun program KR di tingkat provinsi atau kabupaten yang dipilih.
Kelompok Anda adalah tim perencanaan Bidang KIA Dinkes yang diminta menyiapkan proposal anggaran program KR untuk APBD tahun berikutnya. Kepala Dinas meminta proposal yang: (1) berbasis data dan analisis yang solid, (2) dapat dipertahankan di depan Bappeda dalam bahasa ekonomi, (3) realistis untuk diimplementasikan dengan kapasitas yang ada, dan (4) menunjukkan nilai for money yang jelas.
Total plafon anggaran yang tersedia: Rp 15 miliar untuk satu tahun program KR di tingkat provinsi atau kabupaten yang dipilih.
✅ TUGAS
Bagian 1 — Analisis Situasi dan Justifikasi Investasi (±600 kata + tabel)
- 1a. Profil masalah KR: Sajikan profil singkat masalah KR di wilayah yang dipilih — AKI, AKB, cakupan ANC, cakupan persalinan faskes, dan gap utama yang teridentifikasi. Gunakan data terkini yang tersedia dan nyatakan keterbatasan data secara eksplisit.
- 1b. Argumen ekonomi untuk investasi: Bangun argumen ekonomi yang kuat menggunakan minimal dua dari tiga kerangka yang dibahas dalam Modul 1 dan 2: kegagalan pasar yang membenarkan intervensi publik, estimasi beban penyakit (DALY atau pendekatan serupa), atau human capital argument. Setiap argumen harus didukung oleh estimasi numerik yang defensible.
- 1c. Gap pembiayaan yang ada: Berdasarkan analisis JKN dari TK1 dan Modul 3, identifikasikan gap pembiayaan yang paling signifikan di wilayah ini yang harus ditangani melalui APBD — bukan yang sudah dicakup JKN dengan adekuat.
Bagian 2 — Desain Program dan Rantai Hasil (±700 kata + diagram)
- 2a. Satu program prioritas: Pilih satu program KR yang akan diajukan sebagai prioritas utama dari plafon Rp 15 miliar. Justifikasikan pilihan ini berdasarkan: (1) gap yang paling signifikan yang teridentifikasi, (2) evidence efektivitas yang tersedia, dan (3) feasibility implementasi dalam konteks kapasitas yang ada.
- 2b. Rantai hasil yang kohesif: Sajikan rantai hasil program menggunakan format: input → output → outcome → impact. Untuk setiap mata rantai, nyatakan:
- Deskripsi konkret dari setiap level hasil
- Indikator yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian
- Asumsi kritis yang harus terpenuhi agar hubungan berlaku
- Risiko utama yang dapat memutus rantai
- 2c. Diagram rantai hasil: Sajikan rantai hasil dalam format diagram atau tabel visual yang dapat langsung dipresentasikan kepada Kepala Dinas.
Bagian 3 — Anggaran Berbasis Aktivitas (±800 kata + tabel anggaran)
- 3a. Breakdown aktivitas per output: Untuk setiap output utama dalam rantai hasil, identifikasikan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkannya. Susun dalam tabel dengan kolom: output, aktivitas, komponen biaya, satuan, volume, harga satuan, dan total.
- 3b. Rekap anggaran total: Rekap total anggaran per output dan per komponen belanja (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal). Hitung unit cost per output utama — misalnya biaya per bidan terlatih atau biaya per ibu hamil yang dijangkau.
- 3c. Analisis efisiensi desain: Identifikasikan dua komponen anggaran yang berpotensi diefisienkan tanpa mengorbankan kualitas — dan jelaskan pendekatan alternatif yang lebih efisien beserta estimasi penghematan yang dapat dicapai. Ini menunjukkan kepada Kepala Dinas bahwa kelompok sudah memikirkan value for money.
Bagian 4 — Strategi Advokasi (±500 kata)
- 4a. Argumen untuk Bappeda: Rumuskan argumen utama untuk meyakinkan Bappeda bahwa program ini layak mendapat prioritas dalam plafon anggaran yang terbatas — menggunakan bahasa ekonomi yang sudah dikembangkan dalam Bagian 1 dan unit cost yang dihitung dalam Bagian 3.
- 4b. Antisipasi keberatan: Identifikasikan dua keberatan yang paling mungkin diajukan Bappeda atau DPRD — dan siapkan respons yang berbasis data dan argumen yang telah disusun.
- 4c. Posisi negosiasi: Jika Bappeda hanya dapat mengalokasikan Rp 10 miliar (67% dari yang diminta): komponen apa yang dipertahankan, apa yang dikurangi, dan mengapa — dengan justifikasi berdasarkan prioritas outcome yang paling kritis.
📊 RUBRIK PENILAIAN
| Komponen | Indikator Penilaian | Bobot |
|---|---|---|
| Bagian 1 Justifikasi Investasi |
Kualitas profil masalah; kekuatan argumen ekonomi; ketepatan identifikasi gap pembiayaan | 20% |
| Bagian 2 Desain Program |
Soliditas justifikasi pilihan program; koherensi rantai hasil; kelengkapan asumsi dan risiko; kualitas diagram | 30% |
| Bagian 3 Anggaran |
Kelengkapan dan realisme breakdown aktivitas; akurasi rekap; kualitas analisis efisiensi | 35% |
| Bagian 4 Advokasi |
Kekuatan argumen untuk Bappeda; kualitas antisipasi keberatan; soliditas posisi negosiasi | 15% |