Modul 1 - Advokasi Kebijakan Kesehatan: Fondasi, Kerangka, dan Relevansi untuk Kepemimpinan KR

A

Deskripsi Modul

Senin pagi. Ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pukul 09.30.

Dr. Wulan, SpOG., Subsp.Obginsos., duduk di antara dua puluh tiga orang lainnya — staf Dinkes Provinsi, perwakilan BPJS, dua LSM kesehatan perempuan, dan satu jurnalis kesehatan yang mengajukan permohonan liputan.

Di meja pimpinan: Ketua Komisi IV dan empat anggota DPRD.

Agendanya: dengar pendapat tentang usulan revisi Perda Kesehatan Ibu yang sudah ada sejak 2009 — perda yang tidak pernah punya aturan pelaksanaan dan yang secara efektif tidak pernah diimplementasikan.

Dr. Wulan sudah mempersiapkan ini selama tiga bulan. Data AKI provinsi. Peta kesenjangan layanan. Analisis gap regulasi. Perbandingan dengan provinsi lain yang berhasil. Proposal revisi pasal per pasal.

Tapi sebelum ia diberi kesempatan bicara, anggota DPRD dari Fraksi B mengangkat tangan.

"Sebelum kita mulai, saya ingin tanyakan: siapa yang menginisiasi agenda ini? Karena setahu saya, Perda 2009 itu tidak ada masalah. Saya tidak pernah mendapat laporan dari konstituen saya bahwa ada perempuan yang tidak dilayani dengan baik."

Dr. Wulan menatap dokumennya. Lalu menatap anggota DPRD itu.

Ia tidak mendapat laporan. Tapi di kabupaten konstituen anggota DPRD itu, AKI adalah 389/100.000 KH — dua kali rata-rata provinsi. Perempuan yang meninggal karena komplikasi persalinan tidak sempat melaporkan kepada DPRD. Dan perempuan yang selamat tidak tahu bahwa kematian itu sebenarnya dapat dicegah.

Inilah gap yang paling mendasar dalam advokasi kebijakan KR: mereka yang paling terdampak sering yang paling tidak terdengar suaranya di ruang pengambilan keputusan.

Advokasi kebijakan kesehatan adalah kompetensi yang melampaui kemampuan menganalisis masalah atau merancang solusi — ia adalah kemampuan mengubah masalah yang teridentifikasi menjadi respons kebijakan yang nyata, melalui proses yang melibatkan pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda, dalam arena politik yang tidak selalu memprioritaskan kesehatan. Bagi Subsp.Obginsos yang bergerak ke peran kepemimpinan, kompetensi advokasi adalah jembatan antara pengetahuan klinis dan perubahan sistem yang bermakna.

B

Capaian Pembelajaran Modul

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik mampu:

1
Menjelaskan konsep advokasi kebijakan kesehatan dan membedakannya dari sosialisasi dan lobi
2
Mengidentifikasikan siklus kebijakan dan titik-titik intervensi advokasi yang paling efektif
3
Menggunakan kerangka analisis masalah kebijakan untuk mendefinisikan isu KR secara strategis
4
Mengidentifikasikan pemangku kepentingan kunci dan pemetaan kepentingan mereka
5
Menjelaskan peran bukti ilmiah dalam proses advokasi kebijakan KR

C

Materi Inti

C.1. Memahami Advokasi Kebijakan Kesehatan

C.1.1. Definisi, Ruang Lingkup, dan Perbedaan dengan Konsep Serupa

DEFINISI ADVOKASI KEBIJAKAN KESEHATAN

→ Upaya sistematis dan terencana untuk mempengaruhi pembuat kebijakan, pengalokasi sumber daya, dan aktor berpengaruh lainnya agar mengambil keputusan yang mendukung peningkatan kesehatan populasi
→ Kata kunci: "sistematis dan terencana" — membedakan advokasi dari komplain atau reaksi emosional terhadap kebijakan yang tidak adil
"Mempengaruhi" — bukan memaksa atau menipu: advokasi yang etis berbasis pada argumen yang dapat dipertahankan, bukan manipulasi

TIGA KONSEP YANG SERING DIKONFUSIKAN

ADVOKASI KEBIJAKAN

Tujuan:

Mengubah kebijakan, alokasi sumber daya, atau norma yang berdampak pada kesehatan populasi

Metode:

Argumentasi berbasis bukti, mobilisasi koalisi, komunikasi strategis, negosiasi

Target:

Pembuat kebijakan, pengalokasi anggaran, pemimpin opini

Contoh:

Mendorong revisi Perda Kesehatan Ibu; mengadvokasi kenaikan anggaran KR dalam APBD; mendorong kebijakan nasional tentang standar ANC

SOSIALISASI

Tujuan:

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kebijakan atau program yang sudah ada

Metode:

Presentasi, workshop, diseminasi materi informasi

Perbedaan kritis: sosialisasi menyebarkan kebijakan yang sudah ada; advokasi menciptakan kebijakan baru atau mengubah yang ada

LOBI

Dalam pengertian umum: upaya mempengaruhi secara langsung dan seringkali informal — kadang dalam pengertian negatif dengan implicasi kepentingan tersembunyi
Advokasi vs. lobi: advokasi dapat mencakup lobi yang etis dan transparan sebagai salah satu taktik; tapi advokasi berbasis pada kepentingan publik yang terdokumentasi, bukan kepentingan pribadi atau kelompok yang tersembunyi

MENGAPA ADVOKASI DIPERLUKAN DALAM KR

ALASAN 1 — GAP ANTARA BUKTI DAN KEBIJAKAN

Evidence terbaik tentang intervensi KR yang efektif tidak otomatis menjadi kebijakan
Tanpa advokasi aktif: kebijakan ditentukan oleh kepentingan yang paling vokal, paling terhubung, atau paling dekat dengan pengambil keputusan — bukan oleh bukti ilmiah

ALASAN 2 — SUARA YANG TIDAK TERDENGAR

Perempuan yang meninggal karena komplikasi persalinan tidak dapat berbicara di forum kebijakan
Perempuan yang mengalami hambatan akses sering tidak tahu bahwa hambatan tersebut adalah masalah kebijakan yang bisa diubah
Anggota DPRD yang "tidak pernah mendapat laporan" bukan karena tidak ada masalah — melainkan karena masalah tidak tersampaikan ke arena kebijakan
Peran advokat KR: memastikan suara dan data yang tidak terdengar masuk ke dalam proses kebijakan

ALASAN 3 — KOMPETISI PRIORITAS

Dalam sistem anggaran yang terbatas: semua sektor berkompetisi untuk alokasi yang sama
Tanpa advokasi: KR akan kalah dari sektor yang lebih terlihat, lebih politis, atau lebih vokal
Advokasi yang efektif menciptakan tekanan yang membuat pengambil keputusan tidak dapat mengabaikan KR tanpa konsekuensi reputasi atau politik

ALASAN 4 — RESISTENSI SISTEMIK

Ada kepentingan yang diuntungkan oleh status quo yang buruk:
SC rate yang tinggi menguntungkan dokter tertentu
Program yang tidak efektif tapi menghabiskan anggaran menguntungkan vendor tertentu
Tanpa advokasi aktif: perubahan ke arah yang lebih baik untuk perempuan tidak terjadi karena ada pihak yang aktif mempertahankan kondisi yang ada

C.2. Siklus Kebijakan dan Titik Intervensi

C.2.1. Kapan dan Di Mana Advokasi Paling Efektif

MODEL SIKLUS KEBIJAKAN — LIMA TAHAP

TAHAP 1

AGENDA SETTING

Bagaimana masalah masuk ke dalam agenda pembuat kebijakan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan?
Tidak semua masalah menjadi isu kebijakan: hanya yang berhasil "naik ke agenda" yang mendapat respons kebijakan
Faktor yang membantu masalah naik ke agenda: kematian dramatis yang mendapat liputan media, tekanan dari koalisi yang kuat, datanya yang tidak dapat diabaikan, atau timing yang bertepatan dengan momentum politik
Titik intervensi advokasi terpenting: membantu masalah KR naik ke agenda — ini adalah pekerjaan advokasi yang paling mendasar dan paling berkelanjutan

TAHAP 2

FORMULASI KEBIJAKAN

Bagaimana respons kebijakan yang mungkin diidentifikasikan dan dievaluasi?
Berbagai opsi dikembangkan dan didiskusikan
Titik intervensi: memastikan bahwa opsi yang berbasis bukti dan yang melindungi kepentingan perempuan paling rentan masuk dalam menu opsi yang dipertimbangkan
Contoh: saat Kemenkes merumuskan revisi standar ANC — mengadvokasi agar standar sepuluh kontak berbasis bukti dipertimbangkan

TAHAP 3

ADOPSI KEBIJAKAN

Bagaimana satu atau beberapa opsi dipilih dan ditetapkan secara formal?
Tahap ini melibatkan proses politik yang paling eksplisit: negosiasi, kompromi, voting
Titik intervensi: membangun koalisi yang cukup untuk mendukung opsi yang diinginkan; melemahkan argumen yang berlawanan; mengidentifikasikan "deal breakers" bagi pengambil keputusan kunci dan meresponsnya

TAHAP 4

IMPLEMENTASI

Bagaimana kebijakan yang diadopsi diterjemahkan menjadi tindakan nyata?
Kebijakan yang bagus sering gagal di tahap ini: Perda 2009 yang tidak pernah punya aturan pelaksanaan adalah contoh kegagalan implementasi
Titik intervensi: mengadvokasi agar kebijakan yang diadopsi mendapat sumber daya dan aturan pelaksanaan yang memadai; memantau dan melaporkan gap implementasi

TAHAP 5

EVALUASI

Bagaimana dampak kebijakan dinilai dan apakah perlu revisi?
Titik intervensi: menggunakan data evaluasi untuk mendorong perbaikan kebijakan atau pelaksanaan; mempublikasikan evaluasi yang menunjukkan gap antara kebijakan dan outcome

MODEL MULTIPLE STREAMS KINGDON

Kingdon (1984): perubahan kebijakan terjadi saat tiga "stream" bertemu pada "policy window"

PROBLEM STREAM

Apakah masalah diakui sebagai nyata dan mendesak?
Indikator, peristiwa dramatis, dan feedback dari kebijakan yang ada membentuk problem stream
Contoh: kematian ibu yang terpublikasi membuat AKI menjadi "problem" yang diakui

POLICY STREAM

Apakah ada solusi yang layak yang sudah disiapkan?
Komunitas kebijakan yang mengembangkan proposal — peneliti, kelompok kepentingan, birokrat — menciptakan "a soup of ideas" yang mengambang sampai ada kesempatan untuk diadopsi
Kunci: solusi harus sudah siap SEBELUM jendela terbuka — advokasi yang efektif memastikan proposal yang berbasis bukti sudah ada dalam "soup"

POLITICS STREAM

Apakah kondisi politik mendukung perubahan?
Pergantian pemerintahan, tekanan kelompok kepentingan, opini publik
Contoh: Gubernur baru yang menjanjikan penurunan AKI dalam kampanye adalah momentum dalam politics stream

POLICY WINDOW

→ Saat ketiga stream bertemu: ada masalah yang diakui + solusi yang siap + kondisi politik yang mendukung
→ Jendela ini terbuka dan menutup dengan cepat
Peran policy entrepreneur: seseorang yang mengidentifikasikan saat jendela terbuka dan menggunakan momen tersebut untuk mendorong solusi yang sudah disiapkan

C.3. Analisis Masalah Kebijakan dan Pemangku Kepentingan

C.3.1. Mendefinisikan Masalah secara Strategis

MENGAPA DEFINISI MASALAH PENTING

→ Cara masalah didefinisikan menentukan siapa yang dianggap bertanggung jawab dan solusi apa yang terlihat relevan
"Ibu hamil tidak mau datang ANC" vs. "sistem pelayanan tidak dapat diakses oleh ibu hamil termiskin"

Dua definisi masalah yang sama untuk satu fakta, tapi mengimplikasikan solusi yang sangat berbeda dan pihak yang bertanggung jawab yang berbeda
→ Definisi yang menempatkan masalah pada individu perempuan mengimplikasikan solusi edukasi dan motivasi
→ Definisi yang menempatkan masalah pada sistem mengimplikasikan solusi struktural: jarak, biaya, kualitas, ketersediaan

KERANGKA ANALISIS MASALAH KEBIJAKAN

1

DESKRIPSI MASALAH

Apa yang terjadi? Seberapa besar? Siapa yang terdampak? Di mana? Sejak kapan?
Menggunakan data: AKI, cakupan ANC, kesenjangan antar kelompok
Menggunakan narasi: kisah konkret yang menghidupkan data

2

ANALISIS KAUSAL

Mengapa ini terjadi? Apa akar penyebabnya?
Pohon masalah (problem tree): akar (penyebab fundamental), batang (masalah inti), cabang (konsekuensi)
Perbedaan penyebab proksimal dan distal: SC rate tinggi (masalah proksimal) ← insentif INA-CBGs (penyebab proksimal) ← sistem pembayaran yang tidak menyelaraskan insentif dengan kualitas (penyebab distal)

3

FRAMING UNTUK AUDIENS SPESIFIK

Masalah yang sama perlu di-frame berbeda untuk audiens yang berbeda
Contoh framing:
- Untuk DPRD: masalah sebagai kegagalan perlindungan hak konstituen
- Untuk Bupati: masalah sebagai hambatan pembangunan manusia yang mempengaruhi IPM
- Untuk media: masalah sebagai kisah ketidakadilan yang dapat dimengerti publik

PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

MATRIKS KEPENTINGAN-KEKUASAAN

KUADRAN I TINGGI KEKUASAAN, TINGGI KEPENTINGAN

(MANAGE CLOSELY)

• Gubernur dan Bupati yang peduli AKI sebagai legacy
• Kepala Dinas dengan visi KR yang kuat
• Donatur utama program

Strategi: libatkan aktif, komunikasi reguler, jadikan champion

KUADRAN II TINGGI KEKUASAAN, RENDAH KEPENTINGAN

(KEEP SATISFIED)

Anggota DPRD yang memiliki kekuasaan anggaran tapi KR bukan prioritas
Kepala Bappeda yang netral

Strategi: jaga agar tidak menjadi penghambat; ciptakan kepentingan melalui data yang relevan dengan agenda mereka

KUADRAN III RENDAH KEKUASAAN, TINGGI KEPENTINGAN

(KEEP INFORMED)

Perempuan hamil dan komunitas yang dilayani
Bidan desa dan perawat
LSM kesehatan perempuan kecil

Strategi: libatkan sebagai basis dukungan dan sumber legitimasi; bantu mereka memperkuat suara

KUADRAN IV RENDAH KEKUASAAN, RENDAH KEPENTINGAN

(MONITOR)

Pemangku kepentingan yang mungkin relevan di masa depan tapi belum aktif

Strategi: pantau perkembangan; siapkan engagement jika relevansi meningkat

ANALISIS PENENTANG (OPPONENTS)

Tidak semua pemangku kepentingan akan mendukung: ada yang secara aktif menentang karena perubahan kebijakan mengancam kepentingan mereka
Mengidentifikasikan penentang: siapa yang diuntungkan oleh status quo?

Contoh dalam KR:

• Dokter spesialis yang SC rate tingginya akan diaudit jika ada kebijakan peer review
• Vendor alat kesehatan yang memiliki hubungan khusus dengan pengambil keputusan pengadaan
• Politisi yang tidak ingin data AKI yang buruk di daerahnya dipublikasikan

Strategi untuk penentang:

Netralisasi

Mengurangi kemampuan atau motivasi mereka untuk menentang

Kompromi

Menemukan area kepentingan bersama

Isolasi

Memastikan suara mereka tidak mendominasi

C.4. Peran Bukti dalam Advokasi Kebijakan KR

C.4.1. Evidence-Based Advocacy vs. Advocacy-Based Evidence

DUA CARA MENGGUNAKAN BUKTI DALAM ADVOKASI

EVIDENCE-BASED ADVOCACY

Menggunakan bukti terbaik yang tersedia untuk membangun argumen yang paling kuat — dan mengakui keterbatasannya secara jujur
Bukti digunakan untuk menemukan kebenaran, bukan untuk membenarkan posisi yang sudah ditetapkan
Ketika bukti menunjukkan bahwa posisi yang diadvokasi mungkin salah: posisi diperbarui, bukan buktinya yang ditolak

ADVOCACY-BASED EVIDENCE

Mencari dan menggunakan hanya bukti yang mendukung posisi yang sudah ditetapkan
Mengabaikan bukti yang tidak mendukung atau yang menunjukkan kompleksitas
Ini adalah penggunaan ilmu yang tidak etis dan yang pada akhirnya merusak kredibilitas advokat

JENIS BUKTI DALAM ADVOKASI KR

BUKTI EPIDEMIOLOGIS

AKI, AKB, cakupan program, distribusi kesenjangan
Paling meyakinkan: data lokal yang tidak dapat dibantah
Kelemahan: angka saja tidak menggerakkan emosi — perlu narrative yang menghidupkan data

BUKTI EKONOMI

Cost-effectiveness, biaya dari inaction, economic returns dari investasi KR
Paling efektif untuk audiens Bappeda dan Gubernur yang berbicara dalam bahasa ekonomi

BUKTI KLINIS

Efektivitas intervensi KR berdasarkan systematic review dan RCT
Kredibilitas tinggi tapi perlu diterjemahkan
Contoh: "ANC sepuluh kontak mengurangi kematian perinatal 20%" lebih menggerakkan dari "ada RCT dengan p value 0,003"

BUKTI NARATIF

Kisah konkret dari perempuan yang terdampak
Paling menggerakkan secara emosional dan paling diingat
Kelemahan: satu kisah tidak representatif; mudah diklaim sebagai pengecualian
Solusi: kombinasikan data epidemiologis dengan narasi — data menunjukkan pola, narasi menghidupkan pola tersebut

BUKTI KOMPARATIF

Apa yang berhasil di tempat lain dengan konteks serupa?
"Provinsi X berhasil menurunkan AKI 40% dalam 5 tahun dengan investasi Y" adalah argumen yang sulit dibantah
Kelemahan: transferabilitas selalu dipertanyakan; perlu penjelasan mengapa konteks cukup mirip

KETERBATASAN BUKTI DALAM PROSES KEBIJAKAN

→ Bukti adalah kondisi yang diperlukan tapi tidak cukup untuk perubahan kebijakan
→ Kebijakan yang "berbasis bukti" sering lebih merupakan "kebijakan yang kompatibel dengan bukti" — interpretasi nilai dan kepentingan selalu ada

FAKTOR NON-BUKTI YANG MENENTUKAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN:

• Kepentingan politik

• Kelayakan finansial

• Kapasitas implementasi

• Nilai budaya

ADVOKAT YANG NAIF

"Datanya sudah jelas, mengapa kebijakan tidak berubah?"

ADVOKAT YANG EFEKTIF

Memahami bahwa bukti harus disertai dengan koalisi yang cukup kuat, timing yang tepat, dan argumen yang relevan untuk kepentingan spesifik pengambil keputusan yang dituju

D

Pertanyaan Diskusi

Thread Dosen — Minggu 1

1

Pertanyaan 1

Anggota DPRD menyatakan "tidak pernah mendapat laporan dari konstituen bahwa ada perempuan yang tidak dilayani dengan baik," meskipun AKI di daerah konstituen tersebut adalah 389/100.000 KH.

Analisis Siklus Kebijakan

Menggunakan model siklus kebijakan lima tahap, analisis di tahap mana masalah KR di daerah tersebut "macet" dan mengapa — apa yang menghalangi masalah ini naik ke agenda DPRD?

Respons Strategis

Bagaimana Dr. Wulan seharusnya merespons pernyataan anggota DPRD itu dalam forum tersebut — menggunakan argumen yang tidak memalukan anggota DPRD tapi juga tidak membiarkan pernyataan yang tidak akurat itu tidak ditanggapi? Rancang dua atau tiga kalimat respons yang konkret.

Model Multiple Streams

Dari model Multiple Streams Kingdon, identifikasikan kondisi saat ini untuk ketiga stream (problem, policy, politics) di provinsi tersebut — dan apa yang harus dilakukan Dr. Wulan untuk mempersiapkan diri agar siap saat policy window terbuka?

2

Pertanyaan 2

Dr. Wulan memiliki data komprehensif tentang AKI dan gap layanan KR di provinsi, tapi program perubahan kebijakan yang ia advokasikan sudah tiga kali masuk dalam agenda DPRD dan tiga kali tidak menghasilkan keputusan apapun.

Diagnosa Kegagalan

Dari empat alasan mengapa advokasi diperlukan dalam KR (gap antara bukti dan kebijakan, suara yang tidak terdengar, kompetisi prioritas, dan resistensi sistemik), mana yang kemungkinan paling menjelaskan kegagalan berulang ini — dan evidence apa dari skenario yang mendukung diagnosis tersebut?

Pemetaan Pemangku Kepentingan

Petakan pemangku kepentingan utama dalam proses revisi Perda Kesehatan Ibu ini menggunakan matriks kepentingan-kekuasaan — dan untuk setiap kuadran, apa strategi engagement yang paling tepat?

Evidence-Based vs. Advocacy-Based

Apa perbedaan konkret antara evidence-based advocacy dan advocacy-based evidence dalam konteks Dr. Wulan — dan bagaimana memastikan advokasi yang dilakukan tetap berada di jalur yang pertama meskipun ada tekanan untuk menunjukkan hasil yang cepat?

E

Rangkuman

1

Advokasi kebijakan kesehatan adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar mengambil keputusan yang mendukung kesehatan populasi — berbeda dari sosialisasi yang menyebarkan kebijakan yang sudah ada, dan dari lobi yang sering berkonotasi kepentingan tersembunyi; empat alasan fundamental mengapa advokasi diperlukan dalam KR adalah gap antara bukti dan kebijakan yang tidak otomatis terkoneksi, suara perempuan yang paling terdampak sering tidak terdengar di ruang kebijakan, kompetisi prioritas di mana KR harus bersaing dengan sektor lain, dan resistensi sistemik dari pihak yang diuntungkan oleh status quo.

2

Siklus kebijakan lima tahap — agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi — masing-masing memiliki titik intervensi advokasi yang berbeda; yang paling kritis adalah agenda setting karena masalah yang tidak berhasil naik ke agenda tidak pernah mendapat respons kebijakan; model Multiple Streams Kingdon memberikan kerangka yang lebih dinamis: perubahan kebijakan terjadi saat problem stream, policy stream, dan politics stream bertemu pada policy window yang terbuka dan menutup dengan cepat — advokat yang efektif memastikan solusi sudah siap sebelum jendela terbuka.

3

Definisi masalah kebijakan bukan hal teknis yang netral melainkan pilihan strategis yang menentukan siapa yang dianggap bertanggung jawab dan solusi apa yang terlihat relevan; analisis masalah yang baik mencakup deskripsi yang didukung data, analisis kausal yang membedakan penyebab proksimal dari distal, dan framing yang berbeda untuk audiens yang berbeda berdasarkan kepentingan dan bahasa yang relevan bagi mereka.

4

Pemetaan pemangku kepentingan menggunakan matriks kepentingan-kekuasaan menghasilkan empat kuadran dengan strategi engagement yang berbeda: manage closely untuk yang tinggi kekuasaan dan tinggi kepentingan, keep satisfied untuk yang tinggi kekuasaan dan rendah kepentingan, keep informed untuk yang rendah kekuasaan dan tinggi kepentingan, dan monitor untuk yang rendah keduanya; mengidentifikasikan penentang yang aktif mempertahankan status quo adalah bagian dari pemetaan yang sering diabaikan tapi sangat menentukan strategi advokasi.

5

Peran bukti dalam advokasi kebijakan KR adalah sebagai kondisi yang diperlukan tapi tidak cukup: empat jenis bukti yang berbeda — epidemiologis, ekonomi, klinis, dan naratif — masing-masing memiliki kekuatan persuasi yang berbeda untuk audiens yang berbeda, dan paling efektif saat dikombinasikan; advokat yang efektif memahami bahwa evidence-based advocacy berbeda secara fundamental dari advocacy-based evidence, dan bahwa bukti harus disertai koalisi yang kuat, timing yang tepat, dan framing yang relevan untuk kepentingan spesifik pengambil keputusan.

F

Referensi

Kingdon JW. Agendas, Alternatives, and Public Policies. 2nd ed. New York: HarperCollins; 1995.
Walt G, Gilson L. Reforming the health sector in developing countries: the central role of policy analysis. Health Policy and Planning. 1994;9(4):353-370.
https://doi.org/10.1093/heapol/9.4.353
Shiffman J, Smith S. Generation of political priority for global health initiatives: a framework and case study of maternal mortality. The Lancet. 2007;370(9595):1370-1379.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61579-7
Roberts MJ, Hsiao W, Berman P, Reich MR. Getting Health Reform Right: A Guide to Improving Performance and Equity. Oxford: Oxford University Press; 2004.
Grindle MS, Thomas JW. Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 1991.
Sabatier PA (ed). Theories of the Policy Process. 3rd ed. Boulder: Westview Press; 2014.
Pelletier DL, Frongillo EA, Gervais S, et al. Nutrition agenda setting, policy formulation and implementation: lessons from the Mainstreaming Nutrition Initiative. Health Policy and Planning. 2012;27(1):19-31.
https://doi.org/10.1093/heapol/czr011
Kementerian Kesehatan RI. Rencana Aksi Nasional Penurunan AKI 2020–2024. Jakarta: Kemenkes RI; 2020.
Lasswell HD. The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis. College Park: University of Maryland Press; 1956.
Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010;182(18):E839-E842.
https://doi.org/10.1503/cmaj.090449

Dokumentasi bahan ajar pendidikan subspesialis obstetri ginekologi sosial