Opsi 2: Jalur Advokasi

Evidence Review & Formulasi Opsi Kebijakan Berbasis Bukti

Semester 5 | Periode 1 | Minggu 5-6

Dr. dr. Budi Siswanto, Sp.OG., Subsp. Obginsos., SH., S.Kom.

🔍 Rapid Evidence Assessment 📋 Opsi Kebijakan ⚖️ Evaluasi FASA

📋 Daftar Isi Modul

A. Deskripsi Modul

Advokasi tanpa bukti (evidence) adalah retorika yang lemah. Modul ini membimbing Anda melakukan Rapid Evidence Assessment (REA) untuk mengubah temuan klinis menjadi opsi kebijakan yang konkret. Anda akan belajar membandingkan efektivitas, biaya, dan kemudahan implementasi antar-opsi, sehingga pengambil kebijakan memiliki pilihan yang jelas untuk dieksekusi.

💡 Mengapa Evidence-Based Policy Penting?
  • Kebijakan yang berbasis bukti memiliki legitimasi ilmiah yang lebih kuat di hadapan pemangku kepentingan
  • Evidence membantu memprioritaskan intervensi yang paling efektif dan efisien dalam konteks sumber daya terbatas
  • Proses review bukti yang transparan membangun kepercayaan dan mengurangi bias dalam pengambilan keputusan
  • Membandingkan opsi kebijakan secara sistematis memungkinkan pengambil keputusan membuat pilihan yang informed, bukan berdasarkan preferensi pribadi

B. Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik mampu:

  1. Mampu melakukan sintesis bukti klinis dan administratif menjadi argumen kebijakan.
  2. Mampu merumuskan minimal dua opsi kebijakan (misalnya: Status Quo vs. Intervensi Baru).
  3. Mampu melakukan evaluasi komparatif menggunakan kriteria Feasibility, Affordability, Sustainability, & Acceptability (FASA).
🔬 Sintesis Bukti

Mengintegrasikan temuan dari literatur klinis, data administratif, dan pengalaman lapangan menjadi argumen kebijakan yang koheren, relevan, dan persuasif bagi pengambil keputusan.

🎯 Formulasi Opsi

Merancang alternatif kebijakan yang konkret, terstruktur, dan dapat dibandingkan — bukan hanya satu "solusi ideal" yang tidak realistis, melainkan pilihan yang mempertimbangkan trade-off.

⚖️ Evaluasi FASA

Menerapkan matriks evaluasi yang sistematis untuk menilai setiap opsi kebijakan berdasarkan feasibilitas teknis, keterjangkauan finansial, keberlanjutan jangka panjang, dan penerimaan stakeholder.

C. Materi Inti (Panduan Operasional)

1Teknik Rapid Evidence Assessment (REA)

🔍 Apa Itu REA dan Mengapa Cocok untuk Advokasi Kebijakan?

Rapid Evidence Assessment (REA) adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis bukti yang relevan dalam waktu yang relatif singkat — biasanya 2-6 minggu, bukan berbulan-bulan seperti systematic review penuh.

REA cocok untuk advokasi kebijakan karena:

  • Memenuhi kebutuhan waktu yang mendesak dalam proses kebijakan
  • Tetap mempertahankan rigor metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan
  • Fokus pada pertanyaan kebijakan yang spesifik, bukan pertanyaan akademis yang luas
  • Menghasilkan output yang dapat langsung digunakan untuk formulasi opsi

📋 Langkah-Langkah REA untuk Isu KR

Langkah 1: Rumuskan Pertanyaan Kebijakan yang Tajam

Contoh: "Apakah insentif finansial untuk bidan desa meningkatkan retensi dan cakupan persalinan nakes di daerah terpencil Indonesia?"

Langkah 2: Identifikasi Sumber Bukti Prioritas
  • Prioritas 1: Meta-analysis dan systematic review terbaru (5 tahun terakhir) dari database seperti Cochrane, PubMed, atau WHO IRIS
  • Prioritas 2: Clinical practice guidelines dari organisasi kredibel (WHO, FIGO, POGI, IBI)
  • Prioritas 3: Studi evaluasi program KR di Indonesia atau negara dengan konteks serupa
  • Prioritas 4: Data administratif nasional (SDKI, Profil Kesehatan Indonesia, data JKN)
Langkah 3: Fokus pada Key Findings
✅ Apa yang Berhasil?

Intervensi apa yang menunjukkan efektivitas? Dalam konteks apa? Dengan ukuran efek berapa?

⚠️ Apa yang Gagal?

Intervensi apa yang tidak efektif atau bahkan kontraproduktif? Mengapa?

🚨 Apa Risikonya?

Apa efek samping, trade-off, atau konsekuensi tidak diinginkan yang dilaporkan?

Langkah 4: Sintesis dalam Format yang Dapat Digunakan

Ringkas temuan dalam 1 halaman: poin-poin kunci, tingkat kepercayaan evidence (GRADE jika memungkinkan), dan implikasi langsung untuk kebijakan Indonesia.

2Formulasi Opsi Kebijakan (Template 3W: What, Who, How)

📝 Template 3W untuk Opsi Kebijakan yang Konkret

STRUKTUR 3W
WHAT: Tindakan Konkret yang Diusulkan

Deskripsikan intervensi kebijakan secara spesifik dan operasional.

Contoh: "Menerapkan insentif retensi sebesar Rp 1,5 juta/bulan untuk bidan yang ditempatkan di desa terpencil dengan indeks aksesibilitas < 0,3, dengan mekanisme pencairan melalui BOK Puskesmas."

WHO: Siapa yang Bertanggung Jawab

Tetapkan akuntabilitas yang jelas untuk implementasi.

Contoh: "Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai penanggung jawab utama, berkoordinasi dengan BKPSDM untuk aspek kepegawaian dan RSUD sebagai fasilitator pelatihan."

HOW: Mekanisme Eksekusi

Jelaskan bagaimana opsi akan diimplementasikan dalam praktik.

Contoh: "Anggaran dari DAK Non-Fisik (BOK) dan APBD; regulasi pendukung berupa Perbup tentang insentif tenaga kesehatan daerah terpencil; SDM melalui rekrutmen PTT daerah dengan kontrak 2 tahun yang dapat diperpanjang."

🔄 Merancang Minimal Dua Opsi untuk Perbandingan

Opsi A: Status Quo dengan Perbaikan Incremental
  • Mempertahankan sistem saat ini dengan modifikasi terbatas
  • Risiko rendah, biaya rendah, dampak terbatas
  • Cocok untuk konteks dengan kapasitas implementasi rendah atau resistensi politik tinggi
Opsi B: Intervensi Baru yang Transformasional
  • Mengusulkan perubahan sistemik yang signifikan
  • Risiko lebih tinggi, biaya lebih besar, potensi dampak lebih besar
  • Cocok untuk konteks dengan political will kuat dan kapasitas implementasi memadai

Catatan: Opsi ketiga (C) dapat ditambahkan sebagai "jalan tengah" atau alternatif inovatif jika relevan.

3Evaluasi Kriteria FASA (Matriks Evaluasi)

⚖️ Matriks FASA: Empat Dimensi Evaluasi Kebijakan

F Feasibility
Apakah regulasi/teknisnya bisa dijalankan dengan SDM yang ada?
A Affordability
Berapa estimasi biaya dan apakah ada sumber pendanaan?
S Sustainability
Apakah intervensi ini bisa bertahan tanpa ketergantungan donor/proyek?
A Acceptability
Bagaimana reaksi para stakeholder terhadap opsi ini?

📊 Skoring dan Interpretasi FASA

Kriteria Skor 5 (Tinggi) Skor 3 (Sedang) Skor 1 (Rendah)
Feasibility Teknis dan regulasi sudah siap; SDM tersedia dan terlatih Memerlukan penyesuaian regulasi atau pelatihan SDM tambahan Memerlukan perubahan regulasi besar atau rekrutmen massal yang tidak realistis
Affordability Biaya dapat ditutup oleh APBD/BOK/JKN tanpa mengganggu program lain Memerlukan realokasi anggaran atau tambahan dana donor terbatas Memerlukan penambahan anggaran signifikan yang tidak tersedia dalam siklus perencanaan saat ini
Sustainability Dapat diintegrasikan dalam sistem reguler; tidak bergantung pada satu orang/donor Memerlukan dukungan donor jangka menengah atau champion politik yang kuat Sangat bergantung pada donor/proyek jangka pendek; risiko kolaps jika pendanaan berhenti
Acceptability Didukung oleh mayoritas stakeholder kunci (Bupati, DPRD, organisasi profesi, komunitas) Ada dukungan dari beberapa stakeholder, resistensi dari yang lain — memerlukan negosiasi Resistensi kuat dari stakeholder kunci; memerlukan perubahan paradigma yang sulit

🎯 Menginterpretasikan Hasil Evaluasi FASA

Tidak ada opsi yang sempurna — yang penting adalah transparansi tentang trade-off.

  • Opsi dengan skor FASA tinggi di semua dimensi: prioritas utama untuk diadvokasikan
  • Opsi dengan skor campuran: identifikasi dimensi lemah dan rancang strategi mitigasi
  • Opsi dengan skor rendah di dimensi kritis (misal: affordability atau acceptability): pertimbangkan untuk tidak diadvokasikan, atau hanya sebagai "pemicu diskusi" untuk mendorong opsi yang lebih feasible
  • Rekomendasi utama harus jelas: opsi mana yang direkomendasikan, dengan justifikasi berbasis FASA, dan rencana mitigasi untuk dimensi yang lemah

D. Panduan Tugas & Output Minggu 5-6

🔬 Tugas 1: Evidence Synthesis

Susun Ringkasan Bukti (1 halaman): Daftar poin utama dari jurnal/data kesehatan yang mendukung urgensi kebijakan Anda.

  • Struktur ringkasan:
    • Judul isu kebijakan dan pertanyaan review
    • Sumber bukti utama yang digunakan (3-5 referensi kunci)
    • Key findings: apa yang berhasil, apa yang gagal, apa risikonya
    • Implikasi langsung untuk konteks Indonesia/kabupaten Anda
    • Tingkat kepercayaan evidence (jika dapat dinilai)
  • Kriteria kualitas:
    • Fokus pada bukti yang relevan dengan isu spesifik, bukan review umum
    • Sertakan data lokal/nasional jika tersedia, bukan hanya bukti global
    • Jujur tentang keterbatasan evidence — tidak memaksakan klaim yang tidak didukung

Format: 1 halaman A4, font 11pt, spasi 1.15; dapat berupa bullet points atau paragraf ringkas

📊 Tugas 2: Matriks Opsi Kebijakan

Buat tabel Komparasi Opsi Kebijakan dengan struktur berikut:

Opsi Kebijakan Penjelasan Teknis (3W) Estimasi Biaya Nilai FASA (1-5) Rekomendasi Utama
Opsi A
Status Quo + Perbaikan		 What: ...
Who: ...
How: ...		 Rp X miliar/tahun
Sumber: ...		 F:4 A:3 S:4 A:5 Rekomendasi jika: ...
Opsi B
Intervensi Baru		 What: ...
Who: ...
How: ...		 Rp Y miliar/tahun
Sumber: ...		 F:3 A:2 S:3 A:3 Rekomendasi jika: ...
Opsi C
Alternatif Inovatif		 What: ...
Who: ...
How: ...		 Rp Z miliar/tahun
Sumber: ...		 F:3 A:4 S:5 A:3 Rekomendasi jika: ...

Panduan skoring:

  • Gunakan skala 1-5 untuk setiap dimensi FASA dengan justifikasi singkat
  • Estimasi biaya harus realistis dan dapat diverifikasi (referensi harga, program serupa, dll.)
  • Rekomendasi utama harus jelas: dalam kondisi apa opsi ini direkomendasikan, dan apa prasyarat implementasinya

📄 Output: Dokumen Analisis Opsi Kebijakan

Konten wajib:

  1. Hasil Evidence Review: Ringkasan 1 halaman dari Tugas 1, dilampirkan sebagai Annex A
  2. Matriks Opsi Kebijakan: Tabel komparasi dari Tugas 2, dengan skoring FASA yang terjustifikasi
  3. Rekomendasi Final: Paragraf penutup (150-200 kata) yang menyatakan opsi mana yang direkomendasikan sebagai prioritas advokasi, dengan argumen berbasis FASA dan evidence review
  4. Rencana Mitigasi: Untuk dimensi FASA yang lemah pada opsi yang direkomendasikan, jelaskan strategi konkret untuk mengatasi kelemahan tersebut

Format pengumpulan: File PDF dengan nama: [Nama]_[NIM]_PolicyOptions_Minggu6.pdf

E. Pertanyaan Refleksi

1. Dalam memilih opsi kebijakan, apakah Anda lebih mengutamakan Medical Effectiveness (hasil klinis terbaik) atau Political Feasibility (kemungkinan paling besar untuk disetujui)? Bagaimana Anda mensintesis keduanya?

Petunjuk: Refleksi ini menguji kemampuan Anda menyeimbangkan idealisme klinis dengan realisme politik. Jawaban yang matang mengakui bahwa kedua dimensi penting: medical effectiveness tanpa political feasibility adalah akademisme yang tidak berdampak; political feasibility tanpa medical effectiveness adalah kompromi yang mengorbankan kesehatan. Sintesis yang efektif: pilih opsi dengan medical effectiveness yang "cukup baik" (bukan sempurna) tetapi political feasibility yang tinggi, lalu rancang strategi bertahap untuk meningkatkan effectiveness seiring waktu. Atau: advokasi untuk opsi dengan effectiveness tinggi sambil secara paralel membangun political will melalui evidence communication dan koalisi stakeholder.

2. Jika data yang Anda miliki menunjukkan bahwa tidak ada opsi yang sempurna, bagaimana Anda mengomunikasikan risiko yang tersisa kepada pengambil kebijakan?

Petunjuk: Kejujuran tentang ketidakpastian adalah tanda kematangan profesional, bukan kelemahan. Strategi komunikasi yang efektif: (1) Akui secara eksplisit bahwa tidak ada opsi tanpa risiko; (2) Bandingkan risiko relatif antar opsi — bukan "apakah ada risiko" tapi "risiko mana yang lebih dapat dikelola"; (3) Tawarkan mekanisme monitoring dan adaptasi untuk mengelola risiko yang tidak dapat dihilangkan; (4) Libatkan pengambil kebijakan dalam penilaian trade-off — bukan hanya menyajikan rekomendasi final, tetapi memfasilitasi proses deliberasi yang informed. Dengan demikian, Anda tidak hanya memberikan jawaban, tetapi membangun kapasitas pengambil kebijakan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kondisi ketidakpastian.

💡 Tips Praktis untuk Evidence-Based Policy Formulation
  • Start with the policy question, not the literature: Jangan mulai dengan "apa yang ada di jurnal", tapi dengan "apa yang perlu diketahui pengambil kebijakan untuk membuat keputusan?" — ini menjaga fokus REA pada kebutuhan kebijakan, bukan kepentingan akademis
  • Translate evidence into policy language: Hindari jargon metodologis; sampaikan temuan dalam istilah yang relevan bagi pengambil kebijakan: dampak, biaya, risiko, dan implikasi implementasi
  • Be explicit about uncertainty: Jika evidence lemah atau kontekstual, katakan dengan jelas — lebih baik pengambil kebijakan membuat keputusan dengan pemahaman tentang keterbatasan evidence daripada dengan ilusi kepastian
  • Engage stakeholders early: Libatkan stakeholder kunci dalam proses formulasi opsi — bukan hanya untuk validasi final, tetapi untuk mengidentifikasi feasibility dan acceptability sejak awal
  • Document your process: Catat sumber, kriteria inklusi, dan pertimbangan dalam evaluasi FASA — ini membangun transparansi dan memungkinkan review atau replikasi di masa depan

F. Referensi

Referensi Utama dari Modul:

  1. Oxman, A. D., et al. (2009). SUPPORT Tools for evidence-informed health policymaking. Health Research Policy and Systems, 7(Suppl 1), S1-S12. https://doi.org/10.1186/1478-4505-7-S1-S1
  2. Varkevisser, C. M., Pathmanathan, I., & Brownlee, A. (2003). Designing and Conducting Health Systems Research Projects. Amsterdam: KIT Publishers; Boston: INDEPTH Network.
  3. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia (JKKI): https://journal.ugm.ac.id/jkki

Referensi Tambahan yang Direkomendasikan:

  1. Lavis, J. N., et al. (2009). SUPPORT Tools for evidence-informed health policymaking (STP) 1: What is evidence-informed policymaking? Health Research Policy and Systems, 7(Suppl 1), S1. https://doi.org/10.1186/1478-4505-7-S1-S1
  2. Tricco, A. C., et al. (2017). Rapid reviews to strengthen health policy and systems: a practical guide. Geneva: World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789241512763
  3. Walt, G., et al. (2008). "Doing" health policy analysis: methodological and conceptual reflections and challenges. Health Policy and Planning, 23(5), 308-317. https://doi.org/10.1093/heapol/czn024
  4. Shiffman, J., & Smith, S. (2007). Generation of political priority for global health initiatives: a framework and case study of maternal mortality. The Lancet, 370(9595), 1370-1379. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61579-7
  5. World Health Organization. (2021). Health policy and systems research: A methodology reader. Geneva: WHO. https://www.who.int/publications/i/item/9789240021343
  6. GRADE Working Group. GRADE guidelines. https://www.gradeworkinggroup.org/
  7. Cochrane Library — Systematic Reviews: https://www.cochranelibrary.com/
  8. WHO IRIS — Institutional Repository for Information Sharing: https://iris.who.int/
  9. PubMed Central — National Library of Medicine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
  10. Indonesian Journal of Health Policy and Administration (IJHPA): https://e-journal.unair.ac.id/IJHPA
💡 Prinsip Integritas dalam Evidence-Based Policy Formulation
  • Transparansi metodologis: Jelaskan secara terbuka bagaimana evidence diidentifikasi, dinilai, dan disintesis — termasuk keterbatasan proses review
  • Kejujuran tentang ketidakpastian: Jangan menyembunyikan ambiguitas atau konflik dalam evidence; komunikasikan tingkat kepercayaan secara proporsional
  • Keseimbangan antara rigor dan relevansi: Pertahankan standar metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi jangan mengorbankan relevansi kebijakan demi kesempurnaan akademis
  • Inklusivitas dalam interpretasi: Libatkan perspektif stakeholder yang beragam dalam menafsirkan evidence — evidence tidak "berbicara sendiri", melainkan memerlukan interpretasi yang informed oleh konteks
  • Akuntabilitas terhadap dampak: Evaluasi tidak hanya apakah proses formulasi kebijakan berbasis evidence, tetapi apakah kebijakan yang dihasilkan benar-benar meningkatkan outcome KR bagi perempuan Indonesia